Membaca Indonesia Hari Ini: Chairul Tanjung, Purbaya, dan Presiden Prabowo

Yang menarik, dalam situasi seperti ini, tindakan negara sering lebih jujur daripada narasinya. Narasi resmi bisa tetap optimistis. Tetapi kebijakan biasanya memperlihatkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi.

Ekonomi harus dirasakan masyarakat

Jika membaca Indonesia hari ini secara objektif, kita memang belum berada dalam krisis ekonomi klasik. Tidak ada runtuhnya sistem finansial. Tidak ada hiperinflasi. Tidak ada kontraksi ekonomi total.

Namun kita juga belum bisa menyebut kondisi ini sepenuhnya sehat secara sosial-ekonomi.

Yang terjadi justru lebih halus, tetapi berpotensi lebih berbahaya dalam jangka panjang: ketidaksinkronan antara tiga lapisan realitas.

Lapisan pertama adalah realitas makro. Pada level ini, ekonomi terlihat stabil. Pertumbuhan masih ada. Konsumsi berjalan. Sistem fiskal tetap terjaga.

Lapisan kedua adalah realitas distribusi. Di sini tekanan mulai muncul. Ketimpangan terasa lebih jelas.

Pendapatan kelompok tertentu stagnan. Biaya hidup naik lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan masyarakat.

Lapisan ketiga adalah realitas persepsi. Di era digital, lapisan ini menjadi sangat kuat. Media sosial mempercepat penyebaran kecemasan ekonomi. PHK di satu sektor bisa terlihat seperti krisis nasional. 

Kenaikan harga di satu daerah dapat berubah menjadi simbol kegagalan sistem secara keseluruhan. Terjadi amplifikasi emosional yang sering tidak sejalan dengan data agregat.

Baca juga: Purbaya, “Indonesia Survival Mode”: Diagnosis, Peringatan, dan Reportoar Kehati-hatian

Gabungan ketiga lapisan itu menciptakan kondisi khas ekonomi abad ke-21: stabil secara statistik, tetapi rapuh secara persepsi.

Dalam literatur ekonomi politik, Dani Rodrik menjelaskan bahwa ekonomi modern selalu berada dalam ketegangan antara efisiensi, kedaulatan, dan legitimasi. 

Dalam konteks Indonesia, ketegangan itu muncul dalam bentuk yang lebih sederhana: angka, rasa, dan politik.

CT mewakili rasa.
Purbaya mewakili angka.
Prabowo mewakili politik yang harus menjembatani keduanya.

Sejarah menunjukkan bahwa kegagalan menjembatani tiga elemen itu sering tidak langsung terlihat dalam data ekonomi. 

Retaknya justru muncul dalam data politik: meningkatnya ketidakpuasan, menurunnya kepercayaan publik, dan pada titik ekstrem melahirkan perubahan sosial yang sulit diprediksi.

Indonesia hari ini belum berada di ambang krisis. Namun Indonesia berada di wilayah yang lebih rumit: fase ketika krisis belum terjadi, tetapi persepsi tentang krisis mulai terbentuk di sebagian masyarakat. 

Fase seperti ini sering diabaikan ekonomi tradisional, tetapi sangat penting dalam politik modern.

Baca juga: Akankah Darurat Energi Menjadi Kiamat Energi Bagi Asia dan Indonesia?

Jika ketiga tokoh itu dibaca secara bersamaan, gambarnya menjadi lebih jelas. CT mengingatkan bahwa ekonomi harus dirasakan masyarakat. 

Purbaya menegaskan bahwa ekonomi harus diukur secara objektif. Prabowo harus memastikan keduanya tidak saling menghancurkan stabilitas negara.

Namun ada satu pelajaran sejarah yang terus berulang di banyak negara dan banyak era: ketika jarak antara angka dan pengalaman hidup terlalu jauh, yang pertama retak bukanlah ekonomi, melainkan kepercayaan publik.

Dan dalam politik modern, kepercayaan bukan sekadar variabel sosial. Ia adalah fondasi terakhir yang membuat angka-angka ekonomi tetap memiliki.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog, mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.