Menjelang 20 Bulan Prabowo Berkuasa: Apa Beda Sumitronomics dan Prabowonomics?

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Ada ironi yang menarik dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Selama puluhan tahun, para ekonom Indonesia berdebat mengenai pasar versus negara. Sebagian percaya liberalisasi ekonomi akan membawa kemakmuran. 

Sebagian lainnya berpendapat bahwa negara harus hadir lebih kuat dalam mengarahkan pembangunan. Namun ketika dunia memasuki abad ke-21, perdebatan itu justru mengalami pembalikan yang tidak terduga.

Negara-negara yang dahulu berkhotbah tentang pasar bebas kini semakin proteksionis. Amerika Serikat melindungi industrinya. 

Baca juga: Qurban Sosial: Mampukah Aceh Melepaskan Hambatan Kemajuan

Eropa berbicara tentang kedaulatan ekonomi. Tiongkok memperkuat kendali negara atas sektor-sektor strategis. Bahkan globalisasi yang pernah dianggap sebagai takdir sejarah kini tampak semakin rapuh.

Fenomena ini membuat gagasan tentang peran negara kembali memperoleh relevansi.

Apa yang dahulu sering dianggap kuno atau bertentangan dengan arus globalisasi kini justru menjadi bagian dari strategi banyak negara besar dalam menghadapi persaingan ekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks.

Sumitronomics dan Prabowonomics

Dalam konteks inilah perbandingan antara Sumitronomics dan Prabowonomics menjadi penting. Keduanya sama-sama menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan, tetapi berangkat dari fokus yang berbeda. 

Sumitronomics bertumpu pada industrialisasi sebagai jalan transformasi ekonomi nasional, sedangkan Prabowonomics menempatkan kedaulatan nasional-pangan, energi, sumber daya strategis, dan ketahanan negara-sebagai kerangka utama kebijakan ekonomi.

Menjelang dua puluh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, garis besar paradigma ekonomi pemerintah mulai terlihat. 

Baca juga: Membaca Indonesia Hari Ini: Chairul Tanjung, Purbaya, dan Presiden Prabowo

Fokus pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, kemandirian energi, pembangunan manusia, dan penguatan kapasitas nasional bukanlah kebijakan yang lahir secara kebetulan. 

Seluruhnya berangkat dari satu keyakinan dasar: negara tidak boleh menyerahkan masa depannya kepada pasar semata.

Pertanyaannya, apakah Prabowonomics benar-benar sesuatu yang baru?

Ataukah ia hanya Sumitronomics yang lahir kembali dalam pakaian abad ke-21?

Untuk memahami Prabowonomics, sulit menghindari sosok Sumitro Djojohadikusumo.

Sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia pascakemerdekaan, Sumitro memahami sesuatu yang sering dilupakan generasi sekarang: tidak ada negara yang menjadi maju hanya karena pasar bekerja dengan sendirinya.

Baca juga: Saya, Jenderal Ryamizard dan Kisah Pj Wali Kota Banda Aceh Syarifuddin Latief 

Inggris membangun industrinya dengan proteksi. Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Jepang dan Korea Selatan menjadikan negara sebagai mesin utama pembangunan sebelum akhirnya menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Karena itu Sumitro menempatkan industrialisasi sebagai jantung strategi nasional.

Bukan sekadar pertumbuhan, bukan sekadar investasi. Tetapi transformasi struktural.

Negara harus membangun industri, menciptakan kelas pengusaha nasional, mengembangkan sumber daya manusia, dan mempersiapkan Indonesia memasuki dunia modern.

Baca juga: Bupati Aceh Jaya Terima Kunjungan KIA, Bahas Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam bahasa yang sederhana, Sumitro percaya bahwa bangsa yang hanya menjual bahan mentah akan selamanya menjadi penonton dalam sejarah ekonomi dunia.

Pandangan itu terdengar sangat relevan bahkan hari ini.

Pangan, Energi, dan Mineral sebagai Kekuatan

Namun Prabowo bergerak lebih jauh. Jika Sumitro berbicara tentang industrialisasi, Prabowo berbicara tentang kedaulatan. Ini bukan perbedaan semantik. Ini adalah perbedaan cara melihat dunia.

Sumitro hidup pada masa ketika pembangunan dipahami sebagai proses modernisasi ekonomi.

Prabowo memimpin pada masa ketika dunia semakin dipenuhi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, krisis pangan, konflik energi, dan gangguan rantai pasok global.

Baca juga: Kejagung Jemput Paksa Dadan Hindayana, Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Karena itu pangan tidak lagi dipandang sebagai sekadar urusan pertanian. Pangan adalah keamanan nasional. Energi bukan sekadar komoditas, energi adalah kedaulatan.

Mineral bukan sekadar sumber ekspor. Mineral adalah instrumen kekuatan ekonomi.

Di sinilah letak kekuatan utama Prabowonomics. Ia membaca dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diajarkan dalam buku teks ekonomi tiga dekade lalu.

Ketika banyak negara kembali berbicara tentang ketahanan nasional, Indonesia justru akan terlihat aneh jika tetap bertahan pada dogma pasar bebas yang semakin ditinggalkan para pengkhotbahnya sendiri.

Kekuatan terbesar Prabowonomics terletak pada keberaniannya mengembalikan negara ke pusat pembangunan.

Baca juga: VIDEO Bahrain dan Kuwait Siaga Penuh! Pangkalan Jadi Target Rudal & Drone Iran

Selama bertahun-tahun, pembangunan sering direduksi menjadi statistik.

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, defisit. Semua penting. Tetapi negara tidak dibangun hanya dengan angka.

Negara dibangun melalui kemampuan kolektif untuk bertahan, berproduksi, dan menciptakan masa depan.

Dari perspektif itu, penekanan pada pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan manusia memiliki logika yang kuat.

Program makan bergizi gratis misalnya, sering diperdebatkan hanya dari sudut biaya.

Padahal pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Indonesia bersedia berinvestasi pada kualitas generasi yang akan menentukan nasib bangsa tiga puluh tahun mendatang.

Baca juga: Jaksa Tuntut Terdakwa Kasus Oplosan BBM Setahun Penjara dan Denda Rp 10 Juta

Negara-negara maju tidak lahir dari penghematan ekstrem terhadap manusia.

Mereka lahir dari investasi besar terhadap manusianya.

Prabowonomics juga memiliki kelebihan lain yang jarang dimiliki banyak pemerintahan demokratis: keberanian berpikir dalam horizon jangka panjang.

Ketahanan pangan, hilirisasi, dan pembangunan manusia bukanlah agenda yang hasilnya dapat dipanen dalam satu atau dua tahun. Semua memerlukan kesabaran politik dan konsistensi kebijakan.

Namun di sinilah muncul paradoks yang menarik.

Kabinet Prabowo sesungguhnya memiliki aura teknokrasi yang cukup kuat. Banyak posisi strategis ditempati oleh kalangan profesional, ekonom, birokrat senior, dan teknokrat berpengalaman.

Tetapi komunikasi pembangunan yang tampil ke publik justru lebih banyak menggunakan bahasa populisme.

Baca juga: Sawah Terdampak Banjir Sedang Dinormalisasi, Ini Harapan Kadistanbun Bireuen

Rakyat mendengar tentang makan bergizi gratis.

Rakyat mendengar tentang swasembada pangan.

Rakyat mendengar tentang koperasi desa.

Rakyat mendengar tentang kesejahteraan petani.

Tidak ada yang salah dengan pendekatan tersebut. Dalam demokrasi, pemerintah memang harus mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami rakyat.

Namun terdapat risiko yang tidak kecil.

Publik akhirnya lebih mengenal program daripada memahami transformasi yang sedang dibangun.

Yang terdengar adalah manfaat langsung.

Yang kurang terdengar adalah arsitektur pembangunan jangka panjang.

Padahal bangsa tidak hanya membutuhkan daftar program. Bangsa membutuhkan peta jalan.

Pembangunan tidak cukup dijelaskan melalui slogan. Pembangunan juga membutuhkan penjelasan teknokratik yang meyakinkan mengenai ke mana Indonesia akan diarahkan dalam dua atau tiga dekade mendatang.

Tantangan Terbesar

Namun tantangan terbesar Prabowonomics sesungguhnya bukanlah soal komunikasi.

Tantangan terbesarnya adalah disiplin fiskal.

Selama lebih dari dua dekade setelah Reformasi, Indonesia relatif berhasil menjaga reputasi sebagai negara dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Di tengah berbagai krisis global, fondasi fiskal yang sehat menjadi salah satu sumber stabilitas ekonomi nasional.

Pencapaian ini sering kali luput dari perhatian publik karena sifatnya yang tidak spektakuler.

Padahal justru disiplin fiskal itulah yang memungkinkan negara tetap memiliki ruang untuk bertindak ketika menghadapi krisis.

Baca juga: Dokter Spesialis Asal Pidie Jagokan Prancis di Piala Dunia 2026, Mbappe dan Dembele Modal Les Bleus 

Di sinilah Prabowonomics menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Ambisi besar membutuhkan pembiayaan besar.

Program makan bergizi gratis, pembangunan ketahanan pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai agenda sosial lainnya membutuhkan sumber daya fiskal yang tidak sedikit.

Tidak ada yang salah dengan ambisi besar.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju lahir dari keberanian berinvestasi pada masa depan.

Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang gagal karena membiarkan ambisi politik tumbuh lebih cepat daripada kapasitas fiskalnya.

Menjaga Keseimbangan

Karena itu ukuran keberhasilan Prabowonomics bukan hanya terletak pada banyaknya program yang diluncurkan, melainkan pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara keberanian pembangunan dan kehati-hatian fiskal.

Negara membutuhkan keberanian untuk membangun.

Tetapi negara juga membutuhkan disiplin untuk bertahan.

Baca juga: Warga Bisa Urus Surat dari Ponsel, Gampong Mulia Terapkan Aplikasi SIPGAM dan E-Warga

Di luar semua perdebatan tersebut, terdapat satu pertanyaan yang lebih mendasar.

Apa model ekonomi Indonesia tahun 2045?

Pertanyaan ini terdengar sederhana. Namun justru di situlah letak seluruh persoalan. Apakah Indonesia ingin menjadi kekuatan manufaktur?

Kekuatan teknologi?

Pusat ekonomi digital?

Negara industri berbasis inovasi?

Ataukah kombinasi dari semuanya?

Hilirisasi menjawab sebagian pertanyaan. Ketahanan pangan menjawab sebagian lainnya. Pembangunan manusia menjawab sebagian yang lain lagi.

Tetapi belum terlihat secara utuh bagaimana seluruh bagian tersebut disusun menjadi satu bangunan besar.

Baca juga: Gaji ke-13 Jatah 3.700 ASN Pidie Jaya Segera Dibayar Pemkab, Begini Penjelasan Sekda

Sumitro memiliki obsesi yang sangat jelas: industrialisasi nasional.

Prabowo memiliki beberapa obsesi sekaligus: pangan, energi, pertahanan, hilirisasi, kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, dan pemerataan.

Semuanya penting.

Namun sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil biasanya memiliki satu kompas strategis yang sangat jelas.

Di sinilah kritik paling tajam harus diarahkan. Prabowonomics sangat kuat menjawab persoalan abad ke-20.

Tetapi abad ke-21 memiliki pertanyaan yang berbeda. Kekuatan ekonomi masa depan tidak lagi ditentukan terutama oleh luasnya lahan pertanian atau besarnya cadangan mineral.

Baca juga: Ketika Jepang ‘Mengingatkan’ TRK

Ia ditentukan oleh kemampuan menghasilkan pengetahuan.

Kecerdasan buatan.

Bioteknologi.

Semikonduktor.

Riset.

Inovasi.

Universitas kelas dunia.

Ekonomi modern tidak lagi sekadar menambang sumber daya alam. Ia menambang ide.

Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena berhasil memurnikan nikel atau meningkatkan produksi beras.

Baca juga: Warga Banda Aceh Temukan Mayat di Toilet Masjid, Begini Keterangan Polisi

Indonesia akan menjadi negara maju ketika mampu menciptakan teknologi yang menggunakan nikel tersebut, menghasilkan inovasi yang dipakai dunia, dan membangun universitas yang menjadi pusat ilmu pengetahuan kawasan.

Perbedaan keduanya sangat besar.

Yang satu menjual bahan.

Yang lain menjual masa depan.

Transformasi Nyata atau Ambisi Semata

Menjelang dua puluh bulan pemerintahan Prabowo, kesimpulan yang paling masuk akal mungkin adalah ini: Prabowonomics bukan sekadar kebangkitan Sumitronomics.

Keduanya berbagi keyakinan bahwa negara harus memimpin pembangunan, tetapi berbeda dalam tujuan strategis yang ditekankan. 

Sumitronomics berfokus pada industrialisasi sebagai mesin transformasi ekonomi, sedangkan Prabowonomics berupaya menjadikan kedaulatan nasional sebagai fondasi pembangunan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

Namun sejarah tidak akan menilai sebuah pemerintahan dari besarnya ambisi yang diumumkan.

Sejarah akan menilai apakah orientasi kedaulatan itu mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata, sebagaimana industrialisasi menjadi ukuran keberhasilan visi Sumitro.

Baca juga: Bupati Abdya Keluarkan Instruksi Antisipasi Potensi Kemarau Panjang dan Prediksi El Nino 2026

Karena itu, keberhasilan Prabowonomics pada akhirnya akan ditentukan oleh tiga hal sekaligus: kemampuan menjaga disiplin fiskal, kemampuan membangun institusi yang efektif, dan kemampuan mengubah agenda kedaulatan menjadi lompatan menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Jika ketiga tujuan itu tercapai, Prabowonomics akan dikenang sebagai evolusi dari Sumitronomics yang berhasil menjawab tantangan abad ke-21.

Jika tidak, ia hanya akan menjadi versi baru dari gagasan lama tentang peran negara yang belum pernah sepenuhnya terwujud.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.