Dari Server Asing ke Kas Negara, Klik yang Adil untuk Negeri

Edukasi Publik

Pajak digital harus dipahami sebagai wujud keadilan. Dengan sosialisasi yang tepat, masyarakat akan sadar bahwa pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk layanan publik: sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur.

Ekonom Prancis Thomas Piketty pernah mengingatkan:

“Without fair taxation, capitalism automatically generates arbitrary and unsustainable inequalities.”
Tanpa pajak yang adil, kapitalisme hanya akan melahirkan ketimpangan yang semakin lebar.

Pajak digital adalah instrumen untuk memastikan ekonomi digital yang tumbuh pesat juga memberi manfaat merata bagi bangsa.

Tugas petugas pajak kini tidak lagi hanya memeriksa gudang atau nota kertas, melainkan harus belajar membaca aliran data dan algoritma. Ini tugas berat, tetapi hasilnya akan besar.

Setiap klik di layar ponsel memiliki nilai ekonomi. Dengan kebijakan yang konsisten, pengawasan yang
tegas, dan sosialisasi kepada masyarakat yang baik, setiap payment successful bisa berubah
menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan.

Bayangkan ketika kita membeli langganan film atau gim daring, sebagian dari uang itu kembali
untuk membangun sekolah di desa atau memperkuat rumah sakit.

Itu bukan angan-angan, melainkan peluang nyata.

Akhirnya, klik yang adil adalah klik yang berpihak pada negeri sendiri.

Dan siapa tahu, suatu hari nanti, setiap kali kita membeli layanan digital, kita bisa berkata, “Payment successful…for Indonesia too.” (*)

*) PENULIS adalah siswi kelas XI MAN 4 Jakarta.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Kupi Beungoh lainnya