Gedung DPR Didemo, Dalang Tetap Duduk Manis

Dalam konteks ini, aksi destruktif seperti pembakaran gedung DPR atau fasilitas publik bisa saja menjadi bagian dari skenario politik. Sebagai alat pengalihan isu, justifikasi tindakan represif, atau bahkan eksploitasi amarah rakyat untuk kepentingan elite.

Menghadapi Kebenaran yang Pahit

Masyarakat yang seharusnya bersatu melawan sistem justru terpecah dalam jebakan emosional yang tidak produktif. 

Ironisnya, ini bisa jadi bagian dari strategi para politisi, dengan memanfaatkan kemarahan rakyat untuk menciptakan kekacauan yang justru menguntungkan mereka.

Kita harus berani jujur, banyak pejabat hari ini adalah produk reformasi 1998. Namun saat mereka berkuasa, mereka gagal memenuhi janji dan amanah yang dulu disuarakan. 

Kegagalan ini bukan semata kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik yang berakar dari dominasi partai politik.

Baca juga: Gunung Burni Telong Bener Meriah Alami 251 Kali Gempa Vulkanik dan Tektonik

Baca juga: Penyewa Kos di Banda Aceh Perlu di Tes Kesehatan Untuk Cegah Penyakit Menular HIV

Jika kita terus mengulangi kesalahan yang sama, berteriak di tempat yang salah, terjebak dalam narasi yang disiapkan oleh elite—maka kita hanya akan mengulang sejarah. 

Pertanyaannya, apakah kita rela membiarkan generasi mendatang kembali menikmati kezaliman politik seperti hari ini?

Sudah saatnya masyarakat cerdas mengubah strategi. 

Arahkan amarah dan tuntutan ke sumber masalah yang sesungguhnya, pusat-pusat kekuasaan di partai politik, bukan panggung negara yang hanya menjadi bayangannya.(*)

*) PENULIS adalah Pemerhati Aceh dan juga Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.