25 Tahun BPKS Sabang Masih Mimpi: Ekspor Nihil, Dermaga Sepi, Visi Tinggi

Pertama, arah pembangunan perlu diubah dari sekedar pembangunan fisik menuju penguatan rantai nilai.

Pemerintah daerah, BPKS, dan pemerintah pusat harus menitikberatkan pada pengembangan industri yang menghasilkan komoditas ekspor, seperti pengolahan hasil laut tambah bernilai, agroindustri terintegrasi, serta manufaktur ringan yang berbasis sumber daya lokal.

Insentif fiskal yang diberikan tidak lagi cukup berbentuk keringanan pajak atau bea masuk, melainkan harus terikat dengan target nyata berupa realisasi produksi dan volume ekspor, bukan hanya kepemilikan lahan atau penandatanganan MoU yang berakhir tanpa tindak lanjut.

Kedua, perbaikan konektivitas dan sistem logistik menjadi kunci. Dermaga modern tak ada artinya jika akses darat, jalur feri, maupun moda angkutan ke Sabang tidak efisien.

Tanpa itu, dermaga hanya akan menjelma monumen kosong. Oleh karena itu, pembangunan dry port, perbaikan jalan penghubung, serta skema logistik terpadu yang menghubungkan daratan Aceh dengan Sabang harus segera diprioritaskan.

Upaya ini akan menekan biaya distribusi sekaligus menjamin daya saing komoditas ekspor yang keluar melalui Sabang.

Ketiga, penyederhanaan birokrasi mutlak diperlukan untuk menciptakan kepastian investasi. Selama ini, banyak keluhan muncul terkait proses perizinan yang berbelit, aturan tumpang tindih, dan regulasi yang tidak konsisten.

Hal ini harus diselesaikan melalui sistem layanan satu atap yang benar-benar berjalan, bukan sekadar jargon administratif.

Transparansi, kecepatan prosedur, serta jaminan kepastian hukum akan menjadi sinyal positif bagi investor domestik maupun internasional.

Keempat, pembangunan kawasan perdagangan bebas seperti Sabang tidak akan bermakna tanpa penguatan sumber daya manusia dan pelibatan pemangku kepentingan lokal.

Transfer teknologi, pendidikan vokasi, serta pelatihan logistik harus rumit agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di sektor industri dan pelabuhan.

Kemitraan antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan juga perlu diperkuat untuk menyiapkan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Pada akhirnya, semua upaya ini harus disertai dengan sistem pengukuran kinerja yang tegas dan transparan.

Anggaran besar serta dukungan politik yang digelontorkan kepada BPKS harus dievaluasi berdasarkan indikator yang jelas: berapa volume ekspor yang dihasilkan, seberapa besar investasi yang berorientasi pada ekspor terealisasi, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, serta seberapa tinggi tingkat pemanfaatan dermaga.

DPR dan kementerian terkait sudah menunjukkan perhatian pada alokasi anggaran BPKS; kini saatnya setiap rupiah anggaran dibatasi dengan target kinerja yang realistis dan dapat diaudit publik.