Baitul Mal Aceh: Masihkah Menjadi Lentera Umat?

Pengelolaan zakat dilakukan dengan hati-hati dan transparan: ada aturan tegas agar tidak terjadi benturan kepentingan, usaha mustahik dicek dan dipantau secara teliti, dan perkembangan peserta dipantau selama 2 tahun. 

Audit tahunan serta pengukuran keberhasilan peserta menjadi bagian penting dari program ini. Dengan cara ini, zakat Aceh tidak hanya membantu mustahik, tetapi juga mengubah mereka menjadi muzakki dari penerima menjadi pemberi. 

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat adalah rahmat sekaligus kekuatan nyata untuk membangun bangsa.

Zakat Profesi: Pilihan Syari’i di Tengah Khilafiah Ulama

Perdebatan zakat profesi adalah ujian komitmen keadilan sosial. MUI (Fatwa Nomor 3 Tahun 2003) dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan penghasilan profesional wajib dizakati, sementara Syaikh Ibnu al-‘Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Munajjid, dan Persis menolak, beralasan zakat hanya berlaku untuk harta yang mencapai nisab dan satu haul.

Ustadz Adi Hidayat menawarkan qiyas: zakat profesi dapat ditunaikan tiap gaji dengan kadar 2,5 persen, tetap menghormati khilafiah sekaligus mempercepat distribusi bagi mustahik. 

Aceh perlu menyediakan mekanisme kepatuhan sukarela, deklarasi tahunan, dan kanal muhasabah; pengumpulan zakat harus berbasis pilihan, tanpa paksaan, agar tidak menjadi pungutan zalim.

Kesalahan Paradigma: Terlalu Fokus pada Zakat Profesi

Zakat bukan sekadar potongan rutin dari gaji ASN. Sejarah fiqh jelas: pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat dihimpun dari emas, perak, perdagangan, pertanian, kharaj, hingga jizyah. 

Umar bin Abdul Aziz bahkan berhasil menurunkan kemiskinan dengan memaksimalkan seluruh potensi zakat. 

Fakta ini menegaskan satu hal: zakat adalah instrumen keadilan sosial dan pembangunan, bukan sekadar kewajiban ritual yang “otomatis dipungut dari penghasilan bulanan.”

Sayangnya, praktik modern terlalu sempit. Ketergantungan pada zakat profesi membuat potensi zakat tersia-siakan. 

Baitul Mal Aceh, harus berani membuka cakrawala: sektor perdagangan, korporasi, perkebunan, tambang, hingga usaha mikro dan menengah harus menjadi sumber zakat. 

Tanpa diversifikasi, zakat kehilangan daya ungkitnya, tidak mampu menjadi motor penggerak ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. 

Saatnya mengubah paradigma: dari zakat yang rutin dan pasif, menjadi zakat yang strategis, produktif, dan transformatif.

Pasal 192 UUPA: Kesempatan Aceh Menebus Kegagalan

Aceh punya peluang emas untuk menjadikan zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tapi kekuatan nyata bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 

Pasal 192 UUPA memberi hak Aceh mengurangi pajak penghasilan melalui zakat, namun upaya pertama pada 2017 yang dipelopori Ghazali Abbas Adan gagal terealisasi.