MSAKA21: Tiga Indra, Aceh Lhee Sagoe, dan “Soft Hegemonic Transition”

Ia menyerap kekuatan simbolik yang sudah mapan, lalu memberikan makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam.

Proses seperti ini tidak hanya terjadi pada tataran arsitektural atau simbolik. 

Ia juga meresap ke dalam struktur pemerintahan dan konsep wilayah. 

Baca juga: VIDEO Wali Nanggroe Akan Tulis Kembali Sejarah Aceh untuk Dimasukkan ke Kurikulum Sekolah

Aceh Lhee Sagoe

Salah satu warisan terpenting dari proses ini adalah pembentukan sistem Aceh Lhee Sagoe—pembagian wilayah Kesultanan Aceh menjadi tiga sagi atau bagian besar. 

Aceh Lhee Sagoe bukan ciptaan yang muncul tiba-tiba, melainkan bentuk pewarisan dari struktur politik pra-Islam yang telah ada sebelumnya. 

Tiga sagoe besar ini masing-masing mewakili wilayah kekuasaan dari tiga kerajaan tua: Lamuri, Darul Kamal, dan Makota Alam. 

Sagoe XXII Mukim diasosiasikan dengan Lamuri dan Indrapatara, kerajaan tua yang sudah dikenal sejak awal abad pertengahan dan disebut dalam berbagai catatan asing. 

Sagoe XXV Mukim terhubung dengan wilayah Darul Kamal dan Indrapuri dan Sagoe XXVI Mukim dengan Makota Alam, Indrapurwa, pusat kekuasaan yang kemudian menjadi jantung Kesultanan Aceh Darussalam.

Yang menarik, struktur ini tetap dipertahankan bahkan setelah Islam menjadi kekuatan hegemonik utama. 

Pembagian wilayah, sistem mukim, hingga penamaan administratif, tetap merujuk pada tatanan lama yang sudah familiar di masyarakat. 

Namun yang berubah adalah makna ideologis dan spiritualnya. 

Jika sebelumnya kekuasaan berakar pada legitimasi Hindu-Buddha dan sakralitas lokal, kini kekuasaan mendapat legitimasi dari Islam--dari hukum syariat, dari posisi Sultan sebagai pelindung agama, dan dari para ulama yang menjadi bagian dari struktur negara. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh adalah mengambil alih struktur lama, bukan menghancurkannya, dan kemudian mengisi ulang maknanya dalam bingkai Islam. 

Di sinilah soft hegemonic transition bekerja.

Baca juga: Jejak Sejarah Aceh-Amerika, Peneliti AS Temui Bupati Abdya Bahas Logo Kota Salem yang Memuat Po Adam

Teori Hegemonik

Dalam teori hegemonik Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh dominasi fisik atau koersif, tetapi juga oleh kemampuan ideologi dominan untuk melekat secara kultural dan moral di dalam masyarakat. 

Hegemoni bekerja melalui persetujuan yang dibangun perlahan--dalam bahasa Gramsci, melalui consent-persetujuan sukarela bukan coercion atau paksaan.