PT PEMA: Mitos Industrialisasi tanpa Fondasi

Mulai dari Joint Operation pengelolaan Blok B Migas, investasi karbon dan energi hijau, hingga rencana kerja sama sektor unggas dan telur dengan perusahaan asal China yang baru saja ditandatangani melalui seremoni megah.

Semuanya besar dalam wacana, tetapi minim due diligence dan tanpa business plan yang jelas.

Ambil contoh proyek unggas dan telur tersebut. Apakah PEMA pernah menelusuri berapa banyak kandang ayam petelur dan ayam broiler di Aceh yang kini terbengkalai, serta memahami apa penyebab kegagalannya?

Tanpa studi mendalam dan pemetaan kapasitas lokal, investasi yang diharapkan melahirkan kemandirian ekonomi justru berpotensi menjadi bumerang bagi daerah.

Terlebih, hingga kini PEMA tidak pernah menjelaskan secara transparan apakah nota kesepahaman itu merupakan investasi penuh dari pihak swasta China, skema joint venture, atau menggunakan penyertaan modal dari APBA melalui PEMA.

Ketidakjelasan ini memperlihatkan absennya prinsip due diligence, pemeriksaan kehati-hatian yang seharusnya menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke kerja sama lintas negara.

Sebagai perusahaan daerah, logika berpikir PEMA seharusnya berpihak pada ekonomi rakyat. Pengembangan sumber daya lokal mesti menjadi fondasi awal sebelum berlari mencari investor luar. 

Setelah kapasitas lokal mencapai titik jenuh, barulah kemitraan eksternal dibuka untuk memperkuat keterbatasan.

Baca juga: Ahmad Sahroni Tiba-tiba Muncul di Wisuda S3, Disertasinya Tentang Pengembalian Kerugian Negara

Baca juga: DPRA Desak PLN Terbuka Soal Hasil Investigasi Pemadaman Listrik di Aceh

Dalam dunia bisnis, tidak ada investasi tanpa ekspektasi keuntungan. Bila investasi dilakukan tanpa fondasi ekonomi yang jelas, investor akan menuntut jaminan konkret dari pemerintah, baik skema pembayaran maupun kepastian laba. 

Jika ini tidak terpenuhi, maka MoU megah itu hanya akan berakhir di atas kertas.

Paradoks di Tengah Peluang Nasional

Secara nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan dua fondasi utama ekonomi Indonesia: kedaulatan pangan dan energi.

Keduanya merupakan peluang emas bagi Aceh yang memiliki tanah luas, air melimpah, dan basis agraris yang kuat.

Namun PEMA yang seharusnya menjadi lokomotif industrialisasi Aceh tidak memiliki peta bisnis pangan yang konkret. 

Tidak ada roadmap komoditas unggulan, tidak ada kolaborasi dengan BUMG, koperasi, atau petani lokal. Tidak ada desain rantai pasok dari hulu ke hilir yang menghubungkan produksi dengan pasar ekspor.

Padahal, visi Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) untuk membuka jalur ekspor ke Penang melalui Pelabuhan Krueng Geukuh hanya bisa terwujud bila ada ekosistem produksi yang nyata, komoditas pangan yang terpetakan dan terkonsolidasi.