Bersinergi Membangun Aceh Mandiri

Selain ketiga hal utama tersebut, dalam konteks yang lebih luas, kebutuhan pokok juga mencakup barang-barang penting seperti sembako (beras, gula, minyak goreng) dan hal-hal lain yang esensial seperti kebersihan, kesehatan, serta pendidikan. 

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa sangat penting bagi pemerintah, mempersiapkan rakyat Aceh  untuk mandiri. Ditengah kondisi kemiskinan rakyat Aceh  sebanyak 2,260 pada Maret 2024, 1,953 pada September 2024 (mengutip data di acehprov.go.id  tanggal 6 oktober 2025).

Makna Aceh Madiri

Aceh Mandiri adalah kemandirian provinsi Aceh, yang merujuk pada kemampuan dan otonomi daerah dalam mengelola urusan dan sumber dayanya sendiri.

Istilah "Aceh Mandiri" secara konseptual merujuk pada kemandirian yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Kemandirian ini mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. 

Indikator Aceh Mandiri

Indikator daerah mandiri mencakup berbagai aspek pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi termasuk ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), kondisi sosial-ekonomi (pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi lokal, dan kualitas hidup), penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik dan administrasi yang baik), serta kondisi lingkungan (konservasi alam dan keberlanjutan). 

Mengutip dari beberapa sumber, berikut ini adalah beberapa indikator kunci kemandirian sebuah daerah.

• Pertama, Mandiri Dalam Pelayanan Dasar dan Infrastruktur. Ini dapat dilihat kemandirian dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial,  ketersediaan akses ke fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial yang berkualitas. Mandiri dalam pengadaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Mandiri Aksesibilitas dan Transportasi dalam bentuk Kemudahan akses transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan memungkinkan pemasaran produk lokal. 
• Kedua, Mandiri dalam urusan sosial ekonomi dan  pemberdayaan. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari sektor ekonomi yang kuat dan beragam, seperti pertanian, industri kecil, dan perdagangan yang menguntungkan masyarakat. Selain itu adanya program pemberdayaan ekonomi, yang mengembangkan potensi lokal setiap daerah, setiap desa, dan mendorong kewirausahaan,  memberikan pelatihan keterampilan bagi warga desa, sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik dan kesejahteraannya meningkat. 

• Ketiga, Mandiri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Ini dapat dilihat dari Mandiri  Pelayanan Publik dan Administrasi  yaitu Pemerintahan  yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan publik dan administrasi yang baik kepada warganya. Pemerataan Pembangunan yaitu Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa secara merata, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Bersinergi Membangun Aceh Mandiri

Sinergitas dapat dibangun melaui kerjasama dengan berbagai pihak. Sinergitas dapat dilakukan dengan cara setiap diri masyarakat Aceh melakukan tugas masing-masing dengan terbaik.

Sinergitas dapat dibangun dengan cara setiap lembaga yang ada di Aceh melakukan tugasnya yang terbaik, saling peduli, saling melengkapi, dan saling membantu. Sinergitas dapat di bangun dengan kolaborasi antara pemerintah ditingkat daerah/provinsi, dinas-dinas dilingkungan pemerintah daerah/provinsi, pihak swasta,  pengusaha, para ahli, lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi, Ulama, LSM, Kepala desa, masyarakat dan berbagai organisasi lainnya. Kolaborasi demi kepentingan rakyat.  

Rakyat sejahtera, menjadi prestasi dan ladang rezeki bagi pejabat, kelompok, organisasi atau apapun bentuk lembaga yang terlibat dalam proses sinergitas membangun Aceh Mandiri.

Adapun langkah-langkah yang mungkin dapat ditempuh menurut pemikiran saya adalah sebagai berikut ini:

• Pertama, Pemerintah hendaknya hadir bersama rakyat (jangan duduk di kantor), untuk menghimbau, memberi motivasi, penyuluhan, berbagai pelatihan melalui dinas terkait.
• Kedua, Pemerintah melalui dinas terkait, memberikan penyuluhan kepada rakyat, agar memulai usaha dengan modal apa yang ada, dengan potensi yang ada di daerah masing-masing, di desa masing-masing, di diri masing-masing. Atau sesuai hobi dan kesenangan masing-masing yang mudah. "jangan berhutang", apalagi "cet langet", alias membuat rencana yang tak mungkin dilaksanakan, tak mungkin diwujudkan.
• Ketiga, Pemerintah melalui dinas terkait, membersamai rakyat dalam memulai dan membangun usaha yang diminati oleh rakyat. Jangan lagi terulang kisah, pemerintah hanya hadir ketika memungut pajak, setelah usaha rakyat sukses, setelah itu rakyat ditinggalkan dalam keadaan mati segan hidup tak mau.
• Keempat,  Hendaknya  pemerintah secara resmi melibatkan rakyat Aceh dalam mengelola, mengolah Sumber Daya Alam yang ada di masing-masing daerah, agar rakyat Aceh yang mengelola, dan mengolah SDA sendiri tidak digolongkan dalam golongan yang "iligel".  Sementara orang luar aceh yang datang ke Aceh untuk mengolah, mengelola SDA Aceh diberikan izin dan mereka disebut "legel (dengan izin pemerintah)" hasilnya kita baca di berita, hasil alam Aceh dibawa ke luar Aceh, secara terang- terangan, atau sembunyi-sembunyi. 

Sedih mendengarnya, sementara rakyat Aceh sendiri dalam kesulitan ekonomi, dalam kesusahan. Kejadian seperti ini berulang kali terjadi, dan menjadi luka yang mendalam bagi Rakyat Aceh. (Baca opini serambi Indonesia "Berganti Pemimpin Rakyat Tetap Miskin"

Aceh punya banyak SDA yang berlimpah, hanya sebagian kecil rakyat Aceh yang bisa menikmatinya, hanya mereka yang punya jabatan, kekuasaan dan orang-orang yang punya kedekatan dan kekerabatan dengan penguasa.