Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis – Bagian Kedua

Justru dengan lembaga teknokratik, aspirasi rakyat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan--bukan sekadar janji kampanye yang terlupakan setelah pemilu.

Masalah Aceh bukan pada kurangnya ide, tetapi pada hilangnya kontinuitas. 

Setiap pemerintahan punya “program unggulan” sendiri, tapi tak ada yang menjaga kesinambungan antarperiode. 

Kita seperti membangun rumah di atas pasir.

Setiap badai politik mengguncangnya, setiap pergantian pemimpin merobohkannya. 

Lembaga teknokratik dengan horizon 25 tahun memberi Aceh fondasi baru yang kokoh — fondasi pengetahuan, bukan retorika.

Kita hidup di era di mana data lebih berharga daripada batu bara, dan inovasi lebih bernilai daripada minyak dań gas alam. 

Tapi banyak daerah, termasuk Aceh, masih memperlakukan ilmu sebagai pelengkap birokrasi, bukan mesin utama pembangunan. 

Padahal dunia sedang berubah cepat: digitalisasi, transisi energi, perubahan iklim, globalisasi dan deglobalisasi ekonomi, perobahan geo politik--semua menuntut kesiapan teknologis dan pengetahuan strategis.

Baca juga: Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis - Bagian 1

Sekarang, Bukan Nanti

Jika Aceh ingin tetap relevan dalam 25 tahun ke depan, ia harus berani menata ulang sistemnya sekarang, bukan nanti. 

Lembaga teknokratik adalah kendaraan menuju masa depan itu.

Sebagian mungkin bertanya, bukankah ini ambisi besar di tengah birokrasi yang berat? 

Ya, besar. Tapi setiap lompatan sejarah selalu dimulai dari keberanian berpikir melampaui kebiasaan. 

Dulu, ketika Sultan Malik al-Saleh mendirikan Samudera Pasai, atau Ali Mughayatsyah membangun kerajaan Aceh mereka juga melakukan hal yang sama.

Mereka menutup lembaran lama, menciptakan sistem baru yang lebih rasional, terbuka, dan berorientasi masa depan.