Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis – Bagian Kedua

Oleh Ahmad Humam Hamid*) 

KATA “teknokratik” sering dituduh dingin dan elitis. 

Padahal dalam konteks Aceh, teknokrasi bukanlah menyingkirkan politik, melainkan menyehatkannya. 

Politik menentukan arah, teknokrasi memastikan arah itu ditempuh dengan ilmu, bukan emosi. 

Bayangkan bagaimana perubahan bisa terjadi jika setiap keputusan publik didukung oleh riset, data ekonomi, dan proyeksi sosial yang terukur. 

Bagaimana pembangunan desa akan tampak bila rencananya disusun berdasarkan data ketahanan pangan dan mitigasi bencana, bukan semata daftar keinginan politik? 

Pendekatan teknokratik memungkinkan Aceh membangun dengan otak yang jernih tanpa kehilangan hati yang “lokal”.

Mengapa harus 25 tahun? 

Karena membangun peradaban butuh satu generasi, bukan satu periode. 

Transformasi ekonomi, penguatan pendidikan dan kesehatan, dan penataan tata ruang hanya akan bermakna jika dijalankan secara konsisten lintas pemerintahan. 

Itulah sebabnya lembaga ini perlu memegang mandat jangka panjang: untuk menjadi “penjaga arah” pembangunan Aceh. 

Dalam jangka 25 tahun, Aceh bisa menyiapkan peta jalan transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi produktif, dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian, dari politik simbolik menuju politik berbasis hasil.

Lembaga ini harus berdiri di atas sejumlah prinsip yang tak bisa ditawar: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. 

Ia dikelola oleh orang-orang berintegritas, bukan loyalis politik. 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat diuji secara ilmiah dan terbuka untuk publik.