Tata Kelola dan Sistem Akuntansi Masa Sultan Iskandar Muda dalam Perspektif Good Governance Modern

Pejabat kerajaan yang bertugas memungut pajak, hasil bumi, atau bea dagang wajib mempertanggungjawabkan hasilnya langsung kepada Sultan dalam sidang istana. 

Pengawasan dilakukan melalui jalur moralitas, keagamaan, dan reputasi sosial, bukan melalui sistem audit
tertulis seperti sekarang.

Hal ini mencerminkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pada masa lalu dibangun dari nilainilai kejujuran dan loyalitas, bukan sekadar prosedur administratif. 

Dalam konteks saat ini, nilai tersebut dapat menjadi cermin untuk memperkuat kembali dimensi etika dalam pengelolaan keuangan publik Indonesia.

Baca juga: Nasib Miris Wanita Jatim, Dijanjikan Pekerjaan Oleh Warga Aceh Jaya, Malah Terlantar 2 Tahun di Aceh

Relevansi bagi Tata Kelola Pemerintahan Modern Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Sultan Iskandar Muda ternyata masih relevan dengan tata kelola pemerintahan modern:

• Sentralisasi fiskal dengan desentralisasi pelaksana.

Sultan memusatkan kekuasaan keuangan di istana, namun memberi wewenang kepada pejabat daerah untuk mengelola sumber daya lokal — konsep yang sejalan dengan fiscal decentralization.

• Akuntabilitas vertikal dan moral.

Pejabat wajib melapor langsung kepada Sultan; hari ini, konsep itu hidup dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah ke pemerintah pusat dan DPR.

• Pencatatan berbasis kas (cash basis).

Penerimaan dicatat saat diterima dan pengeluaran saat dibayarkan — sama seperti sistem akuntansi pemerintahan yang digunakan sebelum reformasi 2003 menuju basis akrual.

• Peran Syahbandar sebagai auditor ekonomi.

Syahbandar memastikan semua aktivitas perdagangan terekam dan sesuai dengan ketentuan kerajaan. 

Dalam konteks modern, fungsi ini mirip dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Meneladani Spirit Iskandar Muda dalam Reformasi Keuangan Daerah

Jika ditarik ke masa kini, Aceh dan berbagai daerah di Indonesia tengah berjuang untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik.