Aceh, Dana Otsus, Janji 10 Triliun, dan Anjuran Fahri Hamzah

***

Pernyataan Fahri itu jelas bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah tamparan data yang wajib diakui oleh publik Aceh. 

Kini, dengan ancaman darurat anggaran 2026 di depan mata, di mana pendapatan Aceh tinggal sebesar Rp 9,969 triliun, pesan Fahri menjadi semakin relevan untuk dipegang. 

IPM di Atas Nasional: Tamparan Pertama

Saat Fahri melontarkan kritiknya, ia mengutip fakta yang sering diabaikan: "Saya baca IPM Aceh di atas rata-rata nasional."

Fakta BPS per 2024/2025 membuktikan hal itu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mencapai 76,23, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90. 

Angka ini menegaskan bahwa secara fundamental, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan di Aceh sudah berada di kategori Tinggi. 

Keberhasilan ini meredam keluhan bahwa Aceh masih terpuruk total, sebaliknya, membuktikan bahwa fondasi pembangunan manusia sudah kuat, dan itu jelas ada kontribusi dana Otsusnya, yang saat ini masih terus dipertanyakan, termasuk oleh Benny K Harman baru-baru ini. 

Baca juga: IPM Aceh Tahun 2022 Naik Lagi, Pendapatan per Kapita Orang Aceh Tumbuh 4,08 Persen

Laju Pemulihan Tercepat Berkat Otsus

Kualitas SDM yang tinggi ini dicapai tentu melalui perjuangan yang luar biasa, yang tidak terlepas dari dukungan damai Aceh yang ikut ditopang oleh Dana Otsus. 

Bayangkan, Aceh memulai dari titik terburuknya di tahun 2005, di mana kemiskinan mencapai puncaknya 32,60 persen akibat konflik dan Tsunami.

Berkat dukungan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Aceh berhasil menciptakan akselerasi ekonomi yang dramatis. 

Hingga September 2024, kemiskinan telah turun menjadi 12,64 persen. 

Penurunan absolut sebesar 19,96 poin persentase ini menjadikan laju penurunan kemiskinan di Aceh sekitar 2,70 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional dalam periode yang sama. 

Laju ini adalah bukti nyata efektivitas Dana Otsus dalam proses catch-up ekonomi dan pemulihan daerah.

Meskipun laju penurunannya tercepat dan IPM-nya tinggi, harus diakui angka kemiskinan absolut Aceh (12,64 persen) masih jauh di atas rata-rata nasional (8,57 % ) dan tergolong tinggi di Sumatera.

Mengkritik angka absolut yang tinggi ini secara "telanjang" jelas tidak adil.