Aceh, Dana Otsus, Janji 10 Triliun, dan Anjuran Fahri Hamzah

Angka tersebut adalah cerminan dari ketertinggalan struktural historis yang diwarisi dari konflik dan bencana. 

Ketika Aceh memulai berlari mulai 2008, provinsi lain sudah lebih dahulu berjalan. 

Kini, tantangan terbesar bukanlah lagi masa lalu, melainkan masa depan yang terancam darurat fiskal. 

Dana Otsus diprediksi turun drastis hingga sekitar Rp 9 triliun pada tahun 2026. 

Dengan kondisi anggaran yang tergerus habis untuk belanja wajib, belanja penunjang dan belanja prioritas sehingga program-program pembangunan visioner yang termuat dalam visi misi Pemerintah Aceh terancam tidak memiliki alokasi anggaran yang memadai alias belum tertampung. 

Baca juga: Kekonyolan Bobby dan “Hikayat Ketergantungan”: Yunnan, Bihar, Minas Gerais, dan Aceh

Kunci Agresivitas: Melawan Ketergantungan

"Masa depan kita bukan pada anggaran negara. Tapi pada kegiatan bisnis masyarakat," tegas Fahri Hamzah.

Pesan ini menjadi kunci. 

Keberhasilan Aceh hingga hari ini didorong oleh transfer dana. 

Tugas para elit Aceh dan seluruh energi politiknya--yang seringkali habis untuk "bertengkar dengan sesama"--harus diubah menjadi agresivitas dalam membangun ekonomi sektor riil.

Aceh harus berani berinvestasi agresif pada hilirisasi sumber daya, menciptakan sistem perizinan yang paling efisien, dan menjadi tujuan investasi swasta terbaik di Sumatera. 

Hanya dengan begitu, penurunan kemiskinan yang cepat dan IPM yang tinggi dapat dipertahankan. 

Masalahnya, agresifitas yang diperlihatkan oleh Gubernur Aceh, mengharuskan tim SKPA kunci juga perlu bergerak cepat dan tangkas. 

Waktu Aceh untuk bertransisi dari ekonomi berbasis fiskal ke ekonomi berbasis rakyat kini tinggal menghitung bulan menuju masa penentuan nasib Dana Otsus. 

Masa depan Aceh ditentukan oleh seberapa agresif daerah mampu menciptakan mesin ekonomi mandiri sebelum sumber pendanaan utama mengering. 

Itulah "lawan sepadan" yang sesungguhnya sebagaimana diingatkan Fahri Hamzah. 

Tentu saja kabar baik yang disampaikan Gubernur Aceh terkait dukungan 8 triliun dan 2 triliun dari Presiden Prabowo patut disyukuri. 

Namun itu semua bukan seperti membalik telapak tangan. Sekda Aceh harus cukup cakap untuk menggerakkan tim SKPA utama. 

Dan, tentu saja tidak boleh memadamkan agresifitas Aceh dalam mewujudkan sektor ekonomi ril seperti yang disarankan Fahri Hamzah.(*)

*) PENULIS adalah Pemerhati Politik dan Pemerintahan. Berdomisili di Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI