Pandu Digeser, Nova Gelar Rapat Khusus Pilih Sosok Plt Kepala ULP

Pandu Digeser, Nova Gelar Rapat Khusus Pilih Sosok Plt Kepala ULP

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bakal menunjuk Plt Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam pelantikan 547 pejabat eselon II, III, dan IV, Senin (2/9), hanya Kepala ULP Aceh yang tidak diisi alias kosong.

Jabatan Kepala ULP ini sebelumnya diisi oleh Irawan Pandu Negara. Dalam pelantikan pejabat kemarin, dia dimutasi sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA). 

Perihal penunjukan Plt Kepala ULP ini diungkapkan Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, kepada Serambinews.com, seusai pelantikan.

Dia mengatakan, kekosongan jabatan Kepala ULP tidak akan berlangsung lama. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan menggelar rapat khusus membahas sosok yang akan mengisi posisi tersebut.

“Malam ini (tadi malam) Pak Plt akan menggelar rapat membahas masalah ini untuk dilakukan penunjukan keesokan harinya (hari ini),” kata Taqwallah.

Tetapi lanjut dia, mengingat stok pejabat definitif hasil rekrutmen dua tahun lalu sudah habis, maka posisi kepala ULP akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Pandu: Kami tak Ingin Muncul Masalah Hukum

DPRA Persoalkan Jabatan Kepala ULP

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Kembali Lantik 42 Pejabat Baru, Pandu Kembali Jadi Kepala ULP

Nizarli Mundur dari Kepala ULP

Untuk diketahui, dalam proses penjaringan dua tahun lalu ada dua nama yang terjaring, yakni Nizarli dan Irawan Pandu Negara.

Namun dalam perjalanan, Nizarli mengajukan pengunduran diri, sehingga diangkat Pandu sebagai penggantinya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky juga berharap agar kekosongan jabatan kepala ULP segera diisi, karena akan berdampak pada proses tender paket APBA 2019 yang akan diluncurkan pada anggaran perubahan.

Di antaranya paket pekerjaan fisik berupa jalan dan jembatan kewenangan kabupaten/kota.

Jika pengisian jabatan kepala ULP lambat dilakukan dan tidak beriringan dengan pengesahan APBA Perubahan 2019 yang dijadwalkan pada pekan ini, dia khawatir akan memperlambat realisasi fisik dan keuangan APBA 2019.

“Ini akan menimbulkan efek keuangan tidak baik sehingga akan menghasilkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang lebih banyak untuk APBA 2020,” ujarnya.

Iskandar juga berharap proses mutasi yang dilakukan oleh Plt Gubernur akan memberi dampak pada percepatan serapan dan realisasi fisik APBA.

Selain itu juga dapat membangun sinergitas antara SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) dengan legislatif dan stakeholder lainnya, serta mendesain program merakyat dengan turun langsung ke lapangan.

“Langkah (mutasi) ini harus mampu memberi dampak positif bagi peningkatan sektor ekonomi mikro dan makro masyarakat Aceh,” kata Ketua Fraksi Partai Aceh yang juga Anggota Komisi 1 DPRA ini.

Pelantikan pejabat kemarin dilangsungkan di dua lokasi terpisah. Untuk pejabat eselon II yang berjumlah 24 orang, pelantikan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur, pukul 15.00 WIB.

Sedangkan terhadap 523 pejabat eselon III dan IV dilantik di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, pada pukul 17.00 WIB.

Setelah pelantikan dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, setiap pejabat diwajibkan menandatangani pakta integritas dan selanjutnya kepada masing-masing mereka diberikan petikan surat keputusan (SK) mutasi jabatan, sehingga pada Selasa (3/9) hari ini para pejabat tersebut bisa langsung bekerja di tempat tugasnya yang baru.

Dipukuli, Dilempari Hingga Pecah Kaca Bus di Banten, Begini Kronologis Kejadian Menurut Persiraja

Terkait Kasus Dosen Saiful Mahdi, Begini Tanggapan Rektor Unsyiah

Pria yang Menikahi Mahluk Halus Ternyata Suka Kopi Gayo dan Bako Ijo

Ini Postingan Dosen Unsyiah Saiful Mahdi yang Dikenakan Delik Pencemaran Nama Baik  

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam amanahnya mengatakan, tujuan dari mutasi ini adalah untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melahirkan inovasi dan gagasan-gagasan kreatif.

“Inovasi dan kreatif itu ditunggu-tunggu masyarakat,” kata Nova.

Plt Gubernur Aceh ini juga mengungkapkan bahwa pemberian petikan SK yang langsung diberikan di hari pelantikan merupakan inovasi dari Sekda Aceh atas tantangan yang ia berikan saat pelantikan 1 Agustus 2019 lalu.
Biasanya, petikan SK itu baru diberikan dua hingga empat minggu setelah pelantikan.

“Ini baru satu inovasi baru yang terjadi di Pemerinthan Aceh untuk mempercepat kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kami masih menunggu inovasi dan kreativitas terbaru dari Sekda Aceh maupun pejabat yang baru dilantik ini,” ujar Nova Iriansyah.(*)