Breaking News

Kisruh AKD DPRA

Koalisi NGO HAM Surati SBY, Laporkan Kekisruhan Perebutan AKD di DPRA

Jika Bapak punya pendapat lain sebagai solusi atas persoalan yang sedang terjadi saat ini, kami mohon perhatian dan kebijaksanaan Bapak untuk Aceh

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh menyurati Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melaporkan kekisruhan perebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terjadi di DPRA. 

Koalisi NGO HAM Surati SBY, Laporkan Kekisruhan Perebutan AKD di DPRA

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koalisi NGO HAM Aceh, menyurati Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Selasa (7/1/2020).

Dalam surat tersebut, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menyampaikan beberapa masukan sebagai bentuk partisipasi publik atas kondisi politik yang sedang terjadi di Aceh.

Beberapa masukan yang disampaikan, antara lain memohon agar SBY mengevaluasi kinerja Pimpinan DPW Partai Demokrat Aceh.

Selain itu juga mengevaluasi Fraksi Partai Demokrat di DPRA karena dianggap sudah meresahkan publik atas dugaan upaya menghambat pembentukan AKD DPRA.

Pihaknya juga mengharapkan SBY agar memberi arahan kepada Fraksi Partai Demokrat Aceh untuk mentaati tata tertib pembentukan AKD di DPRA dan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika Bapak punya pendapat lain sebagai solusi atas persoalan yang sedang terjadi saat ini, kami mohon perhatian dan kebijaksanaan Bapak yang terbaik bagi kami di Aceh,” bunyi poin berikutnya dalam kopian surat yang diterima Serambinews.com, Selasa (7/1/2020).

Terkait Kisruh AKD di DPRA, Ini Tanggapan Mualem Selaku Ketua KAB

Terkait Ricuh Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRA, Ini Kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Kisruh di DPRA Makin Panas,  Fraksi Non-KAB Boikot Rapat Bahas Masalah AKD  

Pada bagian pembuka surat tersebut, Zulfikar menyampaikan bahwa cita-cita SBY untuk memajukan Aceh akan sulit tercapai karena ada oknum-oknum Partai Demokrat yang diduga punya agenda sebaliknya.

Salah satu persoalan yang dihadapi Aceh sekarang adalah DPRA belum memiliki AKD, yang artinya fungsi-fungsi kelembagaan DPRA dalam melayani masyarakat belum dapat berjalan dengan baik.

“Hal ini terjadi akibat adanya dugaan oknum-oknum Partai Demokrat yang disinyalir telah dengan sengaja menghambat hingga kondisi politik Aceh cenderung tidak kondusif,” tulis Zulfikar.

Berikut isi lengkap surat Koalisi NGO HAM Aceh kepada SBY:

Nomor : 11/K-NGO-HAM/I/2020
Lamp : -
Perihal : Masukan Publik

Kepada Yth
Bapak Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.,GCB.,AC
Di-
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera beriring doa semoga Bapak dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dalam keadaan sehat wal’afiat sehingga dapat beraktifitas dengan baik.

Seraya memohon maaf kepada Bapak, karena telah lancang menulis surat ini, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan kami atas Partai Demokrat yang Bapak Pimpin serta telah banyak memberi kontribusi kepada bangsa Indonesia.

Koalisi NGO HAM Aceh Somasi Google  

Koalisi NGO HAM Aceh Laporkan Jokowi dan Irwandi Yusuf ke Polda Aceh, Ini Masalahnya

Koalisi NGO HAM Aceh Surati Presiden, Minta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Simpang KKA

Dengan ini kami menyampaikan masukan sebagai partisipasi publik sekaligus penilaian atas kondisi politik yang sedang terjadi Propinsi Aceh.

Kami sadar bahwa Bapak adalah Tokoh Perdamaian bagi Aceh, untuk itu menempatkan Partai Demokrat di Provinsi Aceh menjadi pelopor perubahan dalam mewujudkan kesadaran politik masyarakat kearah yang lebih maju dengan menjunjung tinggi suasana perdamaian Aceh sebagai titik balik kemajuan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian cita-cita Bapak tersebut akan sulit tercapai jika ada oknum-oknum Partai Demokrat yang diduga punya agenda sebaliknya.

Salah satu persoalan Aceh yang dihadapi sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang artinya fungsi-fungsi kelembagaan DPRA dalam melayani masyarakat belum dapat berjalan dengan baik.

Hal ini terjadi akibat adanya dugaan oknum-oknum Partai Demokrat yang disinyalir telah dengan sengaja menghambat hingga kondisi politik Aceh cenderung tidak kondusif.

Maka, untuk maksud agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik kami memohon berkenan perhatian Bapak untuk:

Keluarga Minta Pembunuh Hakim Jamaluddin Dijerat Hukuman Mati, Sekalipun Istrinya Zuraida Hanum

Pemakaman Jenderal Qasem Soleimani Ditunda, Puluhan Orang Meninggal Berdesak-desakan di Iran

Peran Zuraida Hanum Terungkap Saat Prarekonstruksi, Hakim Jamaluddin Dibekap Pakai Sprei di Ranjang

1. Bahwa berkenan Bapak untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Aceh dan Fraksi Partai Demokrat di DPRA karena kami anggap sudah meresahkan publik atas dugaan upaya menghambat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRA.

2. Bahwa memohon arahan Bapak yang ditujukan kepada Fraksi Partai Demokrat Aceh untuk mentaati Tata Tertib pembentukan AKD di DPRA dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa jika Bapak punya pendapat lain sebagai solusi atas persoalan yang sedang terjadi saa ini sebagaimana tersebut diatas terhadap perilaku oknum kader Partai Demokrat, Kami mohon perhatian dan kebijaksanaan Bapak yang terbaik bagi kami di Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kasih sayang Bapak untuk Aceh selama ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Banda Aceh, 7 Januari 2020

Zulfikar Muhammad
Direktur Koalisi NGO HAM 

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved