Kelancaran Realisasi APBA Tergantung Kinerja Eksekutif

Seperti sudah dijanjikan, DPRA mensahkan APBA 2022 pada 30 November 2021 setelah sembilan fraksi lembaga wakil rakyat itu menyetujui usulan belanja pembangunan yang diajukan Gubernur Nova Iriansyah senilai Rp 16,170 trilliun.

APBA itu terdiri dari pendapatan Rp 13,352 trilliun, pembiayaan Rp 3,413 trilliun, dan penyertaan modal untuk tiga Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) senilai Rp 595,5 miliar.

Ketiga BUMA itu adalah Bank Aceh Syariah mendapat tambahan modal inti Rp 500 miliar, BPRS Mustaqim Rp 20 miliar, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) Rp 75 miliar.

Baca juga: Realisasi APBA 2021 Masih di Bawah Target

Baca juga: Realisasi APBA 2021 tak Capai Target, Begini Tanggapan Pemerintah Aceh

Baca juga: Politisi PA Sorot Realisasi APBA Masih 37,3%: Aneh, Anggaran belum Terserap Sudah Mikir Perubahan

Dengan pengesahan yang tepat waktu, maka tidak ada alasan bagi eksekutif untuk tidak merealisasikan anggaran daerah tahun depan secara lancar.

Intinya, tidak boleh lagi terjadi lagi Silpa seperti tahun ini yang mencapai sekitar 3,4 triliun. Ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya bisa menikmati manfaat dari anggaran yang sudah tersedia itu.

Jadi, kini kelancarana realisasi APBA 2022 sengat tergantung pada kinerja eksekutif atau Pemerintahan Aceh.

Sebagaimana diingatkan fraksi-fraksi di DPRA, setelah Mendagri mensahkan APBA nanti, maka Pemerintahan Aceh segera merealisasikan agar proyek-proyek dan program-program pembangunan bisa segera dinikmati masyarakat.

Fraksi Partai Aceh yang merupakan fraksi terbesar di DPRA, melalui juru bicaranya Tgk Muhamad Yunus antara lain juga memberi perhatian khusus terhadap BUMA.

“Dengan tambahan modal ini, kita berharap ketiga BUMA tersebut dapat memberikan konstribusi yang lebih besar lagi bagi penerimaan asli Aceh (PAA) ke depan,” harap Tgk Muhammad Yunus.

PA juga mewanti-wanti gubernur supaya lelang proyek-proyek supaya bisa dilaksanakan mulai awal tahun depan, termasuk pembangunan rumah duafa yang ditunda pada tahun ini.

“Tujuannya untuk memulihkan kondisi prekonomian di daerah yang lesu akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir,” ujarnya.

Untuk kelancaran itulah, fraksi-fraksi meminta gubernur mengevaluasi kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB).

Bahkan, bila memungkinkan, gubernur diminta mengganti pimpinan dan personel BPJB yang sudah banyak mengecewakan SKPA dan publik karena kinerjanya lamban.

Baca juga: Realisasi APBA Masih di Bawah Rata-rata Nasional, Ini Realisasi APBK, Pidie dan Pidie Jaya Merah

Tingginya Silpa tahun 2021 yang diperkirakan mencapai Rp 3,4 trilliun, salah satunya  akibat banyak proyek yang tidak bisa direalisasikan tepat waktu.

“BPJB mestinya diisi oleh orang-orang profesional serta memiliki integritas dan sensitivitas yang tinggi.