Profil Haji Murad Ibrahim, Ketua Menteri Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao

Dia berpartisipasi dalam pelatihan militer gerakan tersebut dari tahun 1970.

Karena aktivitasnya di gerakan pemberontakan ini, Murad akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pendidikan formalnya selama tahun kelima dan terakhirnya sebagai seorang mahasiswa Teknik Sipil.

Setelah menjalani pelatihan militer di luar negeri, Murad diangkat sebagai Komandan Zona dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) (bersatu) saat itu.

Wilayah operasinya meliputi lima belas kotamadya.

Pada tahun 1974, ia menjadi Ketua Militer MNLF untuk seluruh Wilayah Kutawato (sekarang terdiri dari provinsi Cotabato Utara, Maguindanao, Sultan Kudarat, Cotabato Selatan, dan Sarangani).

Empat tahun kemudian atau pada tahun 1978, dia diangkat sebagai Ketua Wilayah Kutawato.

Ketika pimpinan baru MNLF (Fraksi Salamat) dibentuk, dia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Koordinasi Ad Hoc dimana dia mengawasi semua kegiatan kelompok di tanah air selama Salamat Hashim berada di luar negeri.

Ketika Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dibentuk pada tahun 1982, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Urusan Militer dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAF).

Murad memiliki pengalaman diplomatiknya di tingkat regional dan dunia, terutama ketika menjadi utusan pribadi almarhum Hashim Salamat.

Murad terlibat aktif dalam urusan diplomatik dengan pejabat pemerintah tingkat atas termasuk Liga Dunia Muslim (MWL), dan Organisasi Konferensi Islam (sekarang Organisasi Kerjasama Islam atau OKI).

Ia juga menjadi Ketua tim negosiasi Panel Perdamaian MILF dengan Pemerintah Filipina (GPH) dari tahun 2001-2003.

Pada tahun 2001, atas nama MILF, Murad menandatangani perjanjian perdamaian dengan Pemerintah Filipina, yang diinisiasi oleh pemimpin Libya saat itu, Moammar Khadafi, di Tripoli Libya.

Murad ditunjuk sebagai Ketua MILF menggantikan Shiekh Hashim Salamat yang meninggal dunia pada tahun 2003.

Sebagai Ketua MILF, ia menyaksikan penandatanganan Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) pada tahun 2012, dan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) pada tahun 2014.

Kedua perjanjian ini mengarah pada pembentukan Daerah Otonomi Bangsamoro yang baru didirikan di Muslim Mindanao (BARMM) pada tahun 2019.