Profil Haji Murad Ibrahim, Ketua Menteri Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao

DAERAH Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) bulan ini tepat berusia 4 tahun.

BARMM berdiri secara resmi pada tanggal 21 Januari 2019, seiring dengan disahkannya Undang-undang Hukum Organik Bangsamoro, menyusul menyusul referendum dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat, pada tanggal 21 Januari dan 6 Februari 2019.

Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan beberapa kelompok otonom; khususnya Front Pembebasan Islam Moro yang menolak keabsahan Mindanao dan menyerukan pembentukan wilayah dengan lebih banyak kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah nasional.

Sejak dibentuk 4 tahun lalu, hingga saat ini, Pemerintahan Bangsamoro dipimpin oleh Al Haji Murad Ibrahim dengan jabatan Ketua Menteri (Chief Minister).

Murad Ibrahim dipuji oleh banyak pihak telah sukses menjaga perdamaian dan membawa Bangsamoro ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Ia dengan piawai memimpin para menteri di kabinet Pemerintahan Bangsamoro (BARMM) dalam membangun wilayah Muslim di Mindanao, Filipina Selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Baca juga: Wapres Filipina Puji Perdamaian di Mindanao Selatan, Bangsamoro Berada di Tangan yang Tepat

Pada masa lalu, wilayah Mindanao ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu, dan merupakan bagian dari Nusantara (wilayah Melayu).

Lalu, siapa Haji Murad Ibrahim yang saat ini memimpin wilayah berpenduduk sekira 5 juta jiwa ini?

Dikutip Serambinews.com, Selasa (24/1/2023) dari website Pemerintahan Bangsamoro (bangsamoro.gov.ph), Haji Murad Ibrahim atau Al Haj Ahod Ebrahim, lahir pada tanggal 15 Mei 1949.

Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara.

Memulai pendidikan dasarnya pada usia tujuh tahun, Murad Ibrahim berhasil menyelesaikan program pendidikan enam tahun itu hanya dalam waktu lima tahun.

Pada tahun 1960, dia mendaftar di Sekolah Menengah Umum Cotabato di Cotabato City, yang kini menjadi ibukota BARMM.

Dia kemudian mendaftar di Universitas Negeri Mindanao-Marawi sebagai sarjana universitas untuk pendidikan perguruan tinggi, tetapi setahun kemudian dipindahkan ke Universitas Notre Dame di Kota Cotabato, setelah lulus ujian masuk dan diberikan beasiswa pemerintah oleh Komisi Integrasi Nasional saat itu (CIN).

Baca juga: Ekonomi Bangsamoro Tumbuh Pesat, Hanya 3 Bulan Lahir 4.740 Perusahaan Baru

Bergabung dengan Gerakan Pembebasan Moro

Serangkaian pembantaian yang dilakukan terhadap Bangsamoro pada saat itu memicu kemarahan dan mendorong Murad untuk bergabung dengan gerakan pembebasan Moro pada tahun 1968.