Korupsi, KPK, dan Perdamaian Aceh XII - Pokir dan Cerita Pertemuan di Pesawat Domestik tak Berjadwal

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

PUBLIK Aceh dalam dua bulan terakhir disibukkan dengan peristiwa penangkapan Ayah Merin dan pemanggilan mantan gubernur Irwandi sebagai saksi untuk kasus pembangunan  dermaga Sabang tahun 2008-2011.

Energi publik daerah sepertinya lumayan terkuras, ketika nama Merin dan Irwandi bersambungan dengan kata gratifikasi.

Walaupun Irwandi sudah diputus bebas untuk kasus itu pada pengadilan 2018, karena dugaan jumlah 32.4 miliar rupiah tetap digemakan kembali oleh KPK.

Ronde terbaru kali ini ditempuh dengan rute dugaan terbaru via Merin, dan publik Aceh kembali goncang.

Sebagian bahkan sudah pesimis, bahwa Irwandi akan dituntut, dan penjara kembali siap menantinya.

Irwandi seolah sudah pasti akan menjalani KPK Sukamiskin jilid II.

Disebalik Merin dan  irwandi, sebagian publik Aceh juga sangat gembira, karena terbongkarnya praktek “pokir” DPRA yang telah berjalan bertahun-tahun.

DPRA tergambar jelas selama ini telah memperdayakan rakyat.

Dengan alasan aspirasi rakyat, mereka membagi-bagi dana pembangunan, sambil berbisik-bisik, dan menganggap rakyat sebagai orang orang bodoh yang bisa  ditipu selama-lamanya.

Begitu derasnya kutukan kepada DPRA, seolah mereka sendirilah yang salah, dan gubernur Marzuki seolah orang yang tak berdosa sama sekali.

Alih alih mendapat kutukan publik, sang gubernur bahkan seolah mendapat apreasiasi yang sepertinya telah membongkar sebuah persekongkolan jahat yang luar biasa.

Padahal pada hakekatnya, ia sendiri bersama ketua DPRA, Pon Yahya, adalah  imam dari  jemaah “pokir” itu, kadang begantian, dan tak jarang pula “kolektif”.

Tanpa negosiasi antara DPRA dan Gubernur, mustahil praktek “pokir" itu akan terjadi.

Sebagian kampus dan para pegiat anti korupsi yang selama ini sibuk mengurus dan ingin Ayah Merin dan Irwandi  segera di Sumamiskinkan, seolah hilang tajinya.