“Acehnya” Almarhum Sarwono Kusumaatmaja: Laot, Blang, Uteun

Sebagai seorang politisi “lurus” dan “bersih” yang cukup banyak makan asam garam pemerintah Orde Baru, segera setelah Sarwono dilantik oleh Presiden Gus Dur, ia memutuskan untuk membuat sebuah kejutan tentang kementerian yang dipimpinnya.

Ia memilih untuk menindak kegiatan pencurian ikan yang marak dilakukan oleh kapal asing di laut Indonesia.

Mungkin untuk mengambil “berkah” ia ia memilih lokasi pantai barat Aceh.

Sarwono berkordinasi dengan pimpinan TNI Angkatan Laut untuk menangkap kapal pencuri ikan yang telah membuat resah nelayan pantai barat Aceh.

Hasilnya, 49 kapal ikan Thailand ditangkap oleh Angkatan Laut.

Beberapa kapal disuruh pulang sekalian membawa para awaknya, sebagiannya yang tinggal diadili.

Ada pengadilan yang cukup terbuka untuk kasus itu.

Kegiatan itu rupanya mendapat dukungan dari sejumlah elemen jahat di Tanah Air, karena ditemukan izin berikut dokuman palsu, yang dipadukan dengan penggunaan bendera Indonesia.

Pengadilan menghukum sejumlah pawang nelayan Thailand, 40 kapal disita , kemudian dilelang, dengan nilai mendekati 12 miliar.

Seperti biasa, ketika ada uang sitaan yang seperti itu, muncul berbagai pihak yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Ada lembaga lokal, baik dari masyarakat, dan pemerintah yang berkeinginan mengambil uang itu dan menggunakannya dengan memakai baju kepentingan nelayan.

Sarwono bersikeras bahwa uang itu “wajib” digunakan untuk kepentingan nelayan.

Ketegasan kepada pelanggar hukum pencurian ikan dan kepedulian Sarwono itu akhirnya membuat lembaga adat nelayan Aceh yang selama ini eksis secara lokalitas, kemudian menjelma menjadi sebuah asosiasi provinsi yang kuat.

Untuk pertama kalinya, lembaga adat nelayan Aceh- panglima laot mulai mempunyai struktur dari bawah ke atas;- panglima laot lhok, panglima laot kabupaten, dan panglima laot provinsi.

Nelayan Aceh beruntung, karena salah satu pembantu terdekat dan terpercaya Sarwono adalah Mustafa Abubakar yang pada masa pemerintahan SBY-JK ditunjuk menjadi pejabat gubernur Aceh.