Gonjang-Ganjing Pj Gubernur Aceh, Pertaruhan Marwah DPRA ?

Dan diskusi setelah makan kenduri itu pun bubar, tanpa hasil apapun.

Untungnya, tanpa meretakkan silaturahmi di antara mereka.

Baca juga: Catatan Kritis 5 LSM Untuk Pj Gubernur Aceh, Ini Tanggapan Jubir Pemerintah Aceh

Ya, akhirnya saya pun sepakat, “kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Apakah DPRA akan ngotot dengan satu nama itu? Atau mereka akan merevisi usulan dan bisa saja yang akan jadi Pj Gubernur Aceh tahun depan, bukanlah Bustami Hamzah sebagai mana diusulkan oleh DPRA.”

“DPRA boleh mengusulkan nama siapa saja. Tapi keputusannya tetap ada di pusat,” bisik seseorang yang duduk di sebelah saya.

“Lihat saja, berapa banyak Pj Bupati di Aceh yang ditunjuk adalah orang-orang yang tidak diusulkan oleh DPRK,” lanjut dia.

Namun, dia pun tidak menjelaskan secara rinci contoh Pj Bupati yang ditunjuk berbeda dengan usulan DPRK.

Saya pun tidak mau memperpanjang diskusi itu, karena saya tidak terlalu mengenalnya.

Tapi ada sisa pertanyaan yang masih menggelayut di pikiran saya, apakah satu nama yang diusulkan oleh DPRA ke Pusat ini tidak dianggap sebagai “mendikte” atau “memveto” Presiden atau Mendagri?

Apakah mungkin semua anggota DPRA akan satu suara dan “teuglong lagee teupula” jika seandainya sosok yang ditunjuk oleh Presiden nantinya tidak seperti yang diinginkan oleh DPRA?

Wallahua’lam, hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Baca juga: DPRA Ungkap Alasan Pilih Bustami Hamzah Sebagai Calon Tunggal Pj Gubernur Aceh

Rekomendasi Silaturahmi Ulama Aceh

Itu tadi adalah gambaran diskusi yang saya alami, dan saya yakin juga dialami oleh banyak orang Aceh dalam sepekan ini.

Tapi, di dalam artikel ini saya juga ingin berbagi tentang sebuah kisah yang saya alami dalam forum resmi silaturahim para ulama Aceh dengan Pj Gubernur Achmad Marzuki.

Begini ceritanya.

Pada tanggal 1 Juli 2023 saya menerima undangan dari panitia Silaturahmi dan Peusijuek Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki (AM)yang berlangsung dua minggu setelah dilantik oleh mendagri pada 6 Juli 2023 di gedung DPR Aceh.