Gonjang-Ganjing Pj Gubernur Aceh, Pertaruhan Marwah DPRA ?

Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya, berlangsung di Aula Arafah, Asrama Haji, Banda Aceh, Pada Rabu 20 Juli  2022.

Acara berjalan khidmat dan bernuasa sakral.

Achmad Marzuki dalam pidato politiknya menyanggupi sejumlah hal yang diamanahkan oleh ulama berupa hasil rekomendasi Silaturrahmi Ulama Aceh pada 2021 silam.

Setelah acara berlangsung kami pulang, saya mengajak sejumlah ulama dan tokoh untuk bincang santai seputar isi pidato politik Pj Gubernur Aceh, AM.

Di antara yang kami bincangkan, hal yang disampaikan  oleh AM, katanya, “Menjadi Pj Gubernur Aceh amanah yang berat, hanya pertolongan Allah SWT yang bisa membantu dan doa ulama yang bisa meringankan.”

Dan AM pun menyampaikan terima kasih untuk rekomendasi dan pokok pikiran para ulama Aceh yang diberikan kepadanya sebagai salah satu landasan pembangunan.

Dalam duduk santai kami itu menyimpulkan, kalau pidato politik, mungkin masih lebih bagus pejabat sebelumnya, kita lihat saja dalam kebijakan politiknya, mendukung syariat Islam atau malah sebaliknya.

Ketika perbincangan, semakin hangat, kami terpaksa bubar, karena ada dayah teman diskusi kami kebakaran di Pidie Jaya, dan ia harus segara pulang.

Baca juga: Ulama Dorong Perbaikan Politik Aceh, SUA Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

Tidak Ada Realisasi

Hanya beberapa pekan lagi, jelang satu tahun kepemimpinan  AM, maka terjawab sudah hasil diskusi kami malam itu, ternyata pidato poltiknya hanya sebatas di podium, tidak ada realisasi, bahkan mengarah tidak prosyariat dan tidak menjadikan rekomendasi ulama sebagai landasan kebijakan poltiknya.

Selain rekomendasi, masih segar di ingatan saya, ketika itu mewakili ulama, ketua PB HUDA, Ayah Sop di Jeunib berharap kepada AM, untuk mengutamakan syariat dalam semua kebijakan dan menjadikan syariat sebagai solusi bukan beban dan kendala, Islami bukan hanya pada ibadah tapi pada pembangunan dan pelayanan publik.

Berarti ini hal pertama, berupa harapan dari ulama tidak dilaksanakan oleh AM.

Yang kedua, karena semua fraksi sepakat tidak diperpanjang AM sebagai PJ Gub Aceh, juga gagal membangun hormonisasi dengan komponen utama pemerintah kecuali personal Pon Yahya.

Akhirnya saya dan mungkin juga kita semua berharap, Aceh dipimpin oleh orang Aceh, karena Aceh ini istimewa termasuk masalah pimpinan sejumlah jabatan provinsi.

Baca juga: Gubernur Aceh: Marzuki, Luhut Panjaitan, dan Ganti Kelamin Partai Aceh – Bagian V

Baca juga: Malware Politik Kelamin, Humam Hamid Hendak Menyerang Siapa?

*) PENULIS adalah mantan anggota DPR Aceh periode 2014-2019. Saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee, Aceh Besar dan Ketua Umum DPP Pemuda Islam RI.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI