Butuh Komitmen dan Loyalitas Bawahan

DALAM sejumlah kesempatan, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah kerap memaparkan soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Na-sional (PON) XXI di Aceh. Dia kerap ke lapangan, melihat progress pembangunan sejumlah venue. Entah sudah berapa kali Pj Gubernur Aceh itu turun langsung. Ada yang dipublikasi media, ada pula yang luput dari publikasi. Bustami juga kerap mondar-mandir ke Jakarta, juga salah satunya, untuk memastikan event nasional itu lancar. Pekan lalu, dia baru saja minta tambahan anggaran ke pe-merintah pusat yang nilainya ratusan miliar rupiah.

Untuk sementara, seperti dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, pemerintah pusat setuju. Kata Dito, kini dalam pro-ses pembahasan lembaganya, termasuk akan segera dibahas ber-sama Presiden Joko Widodo.

Ikhtiar Bustami ke sana ke mari tentu semata-mata untuk memastikan event itu berjalan lancar. Karena ini menyangkut marwah Aceh, seperti juga disampaikannya berulang kali.

Meski berbagai tuan rumah dengan Sumut, tetap saja tidak mudah bagi Aceh. Apalagi Pemerintah pusat hanya menang-gung sebagian anggaran. Sisanya ‘dipaksa’ untuk ditanggung oleh Aceh, juga Sumut tentunya. Pada saat yang sama Aceh da-lam kondisi morat-marit. Anggaran jeblok akibat Dana Otsus tu-run drastis. Sebagian lagi uang terbagi untuk penyelenggaraan Pilkada. Di luar itu, Aceh masih harus memplot APBA saba ta-hun tahun untuk JKA, yang nilainya hampir satu triliun rupiah.

Di tengah keterbatasan itu, wajar saja Bustami Hamzah sedi-kit risau. Sedikit saja lalai atau kurang serius, maka event be-sar itu bisa gagal. Mungkin itu sebab dia berulangkali meminta semua jajaran harus membantu suksesnya PON, terlebih ba-wahannya. Tidak boleh ada pimpinan SKPA yang tidak tegak lu-rus kepada pimpinan. Semua jajaran di lingkungan pemerintah Aceh harus mendukung suksesnya PON. Loyalitas, komitmen, dan sikap tegak lurus kepada pimpinan tertinggi memang su-dah seharusnya menjadi hal yang mutlak dalam pemerintahan.

Itu sebab mungkin banyak yang kaget ketika ada Kepala SKPA yang kurang koordinasi dengan Pj Gubernur untuk pelak-sanaan berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk terkait pe-nyelenggaraan PON.

Sebagaimana diketahui, saat pengecekan pengerjaan pem-bangunan venue PON bersama Menpora Dito Ariotedjo di Sta-dion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Sabtu (18/5/2024), Pj Gu-bernur Aceh menyorot lambannya proses pembangunan venue yang anggarannya berasal dari APBA dan APBK.

Terkait hal ini, Bustami menegur langsung Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh, Ir Muhammad Adam.

“Saya minta agar ini dapat segera selesai. Karena ini ada risiko dan tanggung jawab. Dan itu menjadi tanggung jawab Anda. Karena saya ragu takutnya tidak selesai, lantaran tender pengerjaan masih ada yang belum teken kontrak,” kata Busta-mi kepada Kadis Perkim Aceh itu.

Hal itu bukan tanpa alasan. Setidaknya sebanyak Rp 100 mi-liar lebih pembangunan venue PON di beberapa kabupaten/kota di Aceh masih dalam proses tender dan teken kontrak. Se-mentara yang menggunakan APBK mencapai Rp 25 miliar dan progress-nya masih belum ada perkembangan.

Bahkan Bustami mengaku beberapa waktu lalu telah melaku-kan pengecekan venue di Kabupaten Pidie dengan total anggar-an Rp 15 miliar dan hingga saat ini juga belum dikerjakan.

“Mohon belajar bertanggung jawab. Saya ingatkan untuk pembangunan Kempo dapat segera diselesaikan. Jangan tidak selesai. Karena anggaran yang besar, Anda harus dorong sege-ra diselesaikan. Karena pembangunan venue ini ditargetkan se-lesai akhir Juli 2024,” ungkapnya.

Bustami mengaku, dirinya sudah beberapa kali menghubungi Kepala Dinas Perkim Aceh itu, namun tidak mendapat respons sama sekali.(*)

POJOK

Menpora: Tambahan anggaran PON dalam proses
Alhamdulillah

Pemanfaatan Migas Aceh tergantung gubernur baru
Bukannya tergantung kepada rakyat Aceh, pak?

Masyarakat Aceh kecam Israel
Sudah tak mempan!