Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 : Aceh-Jakarta, Paradigma Aceh Pungo, Jawa Sopan - Bagian XX

Disinilah mereka dengan sangat sadar mempraktekkan cara -cara penggunaan bahasa bervariasi menurut pertimbangan lingkungan, utamanya stratifikasi.

Karena hubungan yang mereka perankan adalah hubungan “aceh” dan “jakarta” berada dalam ranah kekuasaan dan politik, mereka sangat sadar dimana kata-kata, kalimat, dan bahasa tubuh, adalah karakter simbolis dimana kekuasaan dipertaruhkan.

Penguasaan prinsip itulah yang menjadi modal besar mereka dalam berinteraksi dengan presiden dan para pembantunya.

Apakah dengan demikian, pemimpin Aceh harus menjadi “jawa”? Jawabanya ya, namun ada tambahannya, menjadi “Jawa yang sopan”, berlaku dan hanya berlaku di Jakarta.

Bagaimana kalau sang gubernur kembali ke Aceh? Seperti halnya ketika pesawat mendarat di Jakarta, begitu langkah pertama mereka menginjak bumi Cengkareng, sang gubernur segera berobah menjadi “ Jawa Sopan,” hal yang sama juga harus terjadi di Aceh.

Ketika pesawat mendarat di lapangan terbang Iskandarmuda, segera sang gubernur kembali menjadi Aceh, dan dimana perlu wajib menjadi “Aceh pungo.”

Bagaimana seandainya perilaku “Aceh Pungo” dibawa ketika berinteraksi dengan Jakarta. Ketika pertanyaan itu diajukan oleh seorang yang “beriman” tentang kehebatan dan kedigdayaan Aceh, maka jawabannya sangat sederhana.

Kalau perilaku “Aceh Pungo” dibawa dalam interaksi dengan “Jakarta” maka hasılnya adalah “puleh pungo”.

Apakah anda tak percaya? Lihat saja perilaku gubernur dan DPRA ketika berinteraksi dengan “jakarta” semenjak berlakunya UUPA no 11 tentang otonomi khusus. Bukankah mayoritas dari mereka “puleh pungo” ?

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI