Netralitas Ulama Dalam Pilkada Aceh, Mungkinkah?

Bahkan salah satu wujud keistimewaan Aceh selain pada pelaksanaan syari’at Islam, budaya dan adat Aceh yang islami, dan pendidikan pun juga kedudukan ulama sebagi patner pemerintah. 

Baca juga: Menuju Pilkada: Melirik Pemimpin Dambaan Agama dan Bangsa

Terlebih perwakilan ulama yang terhimpun di dalam Majlis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh. Dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh disebutkan bahwa ulama yang berkedudukan sebagai anggota majlis ulama merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. 

MPU berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat. 

MPU mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Ulama sebagai mitra

Nah jika demikian tanggungjawab ulama baik dalam masyarakat maupun pemerintahan di Aceh maka sejatinya ada sebagian ulama (terlebih sebagai anggota MPU) yang mengambil posisi netral di ruang publik dalam kontestasi pilkada. 

Kendatipun secara pribadi dan organisasi internal keulamaan sudah komit pada pilihan atau keberpihakan terhadap salah satu paslon, akan tetapi pilihan itu cukup hanya diketahui dirinya dan kalangan internal organisasi keulamaannya saja. 

Inilah netralitas yang diharapkan diperan oleh ulama di Aceh guna menciptakan suasana yang damai, tenang dan saling menghormati dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang maju, sejahtera dan beradab, semoga!

*) PENULIS adalah Akademisi Darussalam dan Pengamat Sosial-Kemasyarakatan

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis

 Artikel KUPI BEUNGOH lainnya baca DI SINI