Selain Madrasah, Kini Mulai Banyak SD, SMP dan SMA juga Dilaporkan ke Ombudsman Aceh

SERAMBINEWS.COM - Selain madrasah di bawah Kementerian Agama, saat ini mulai banyak SD, SMP, dan SMA yang dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Aceh.

Pelaporan terhadap sekolah-sekolah di bawah pemerintah kabupaten dan provinsi itu meningkat seiring dimulainya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, kepada Serambinew.com, Rabu (21/5/2025).

"Saat ini pelaksanaan SPMB sudah dimulai,"

"Kalau sebelumnya yang dilaporkan madrasah di bawah Kemenag, saat ini sudah mulai masuk laporan sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Aceh," katanya.

Ditanya laporan tentang apa yang masuk, Dian belum bisa merincikannya karena saat ini pihak Ombudsman baru pada tahap penerimaan laporan.

"Teman-teman di PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) baru tahap terima laporan dan menjawab di WA (WhatsApp),"

"Belum bisa meregistrasi dan verifikasi, karena sejak Senin semua all out untuk pemeriksaan (pimpinan madrasah)," ungkap Dian Rubianty.

Baca juga: Tol Sibanceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum Dibuka Khusus untuk Jamaah Haji

Baca juga: 6 Pelaku Grup Facebook Fantasi Sedarah Ditangkap Polisi, Terungkap Perannya

Untuk diketahui, Ombudsman sejak Senin mulai melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala madrasah di Banda Aceh.

Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga, termasuk salah satunya laporan dari petani cabai Gampong Rukoh, Khairul Halim.

Sejak kemunculan Halim dan kisahnya yang gagal menyekolahkan anaknya ke madrasah ibtidayah negeri (MIN) viral, banyak wali murid yang semakin berani melapor ke Ombudsman.

"Pak Khairul Halim telah mendorong keberanian wali murid lainnya, meski mereka yang melapor juga sangat khawatir, minta identitasnya dirahasiakan," tambahnya.

Dian mengungkapkan, hampir semua laporan yang masuk tentang pungutan masuk madrasah, tidak hanya di satu tempat, tetapi hampir di seluruh madrasah di Banda Aceh.

"Orang tua (wali murid) sangat terjepit, tapi begitu sayang dan khawatir akan kelanjutan pendidikan anaknya,"

"Banyak pelapor yang menyatakan, upaya mereka melunasi (uang masuk madrasah) dengan berutang," 

"Yang kasihan, ada wali murid yang minta agar bisa mencicil biaya seragam, tetapi nggak dikasih," beber Dian Rubianty.

Baca juga: Duel Maut 2 Saudara Kandung di Lahat Gegara Gonggongan Anjing, Kakak Tewas dan Adik Terluka

Baca juga: Otoritas Maritim Thailand Tangkap 18 Nelayan Aceh di Perairan Perbatasan Laut Aceh-Thailand

Dian menyebutkan, dari 49 laporan yang masuk, delapan laporan masuk kategori Reaksi Cepat Ombudsman (RCO).

"Hasil pemeriksaan (pimpinan madrasah) akan kami update kembali nanti setelah pemanggilan 18 terlapor dari 8 laporan RCO selesai," ujarnya.

Dian juga berharap dukungan semua pihak, agar ikhtiar mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Aceh bisa terwujud.

Salah satunya adalah dengan proaktif melaporkan setiap adanya pungutan di madrasah atau sekolah.

Pelaporan bisa secara online melalui situs web atau email, mendatangi langsung kantor perwakilan Ombudsman, atau melalui WhatsApp di nomor 08119363737.

"Jangan ragu laporkan ke Ombudsman jika menemukan pungutan yang menyimpang. Pendidikan itu hak, bukan beban," pungkas Dian Rubianty.(*)

Baca juga: Timbun di Tambak Warga, Seorang Pelaku Penyelundup Sabu Seberat 86 Kg  Ditangkap di Langsa

Baca juga: Butuh Biaya untuk Tesis, Seorang Mahasiswa S2 Asal Riau Nekad Curi Sepmor di Langsa