Selamat atas Prestasi WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih sejumlah kabupaten/kota di Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 patut diapresiasi. Prestasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya tertib administrasi keuangan, sebagaimana diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh. Kabupaten Aceh Besar, misalnya, berhasil meraih WTP ke-13 secara berturut-turut,  Banda Aceh 16 kali berturut-turut. Kemudian Aceh Barat dan Bireuen masing-masing mencatatkan WTP ke-11, sementara Aceh Singkil untuk yang ke-9 kalinya, dan Aceh Barat Daya (Abdya) meraih yang ke-10. Capaian ini bukanlah hal kecil, karena mencerminkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Bapak Andri Yogama, menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Raihan ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sebuah pondasi penting dalam pemerintahan yang baik.

Namun, bagi masyarakat, WTP hanyalah secarik kertas yang tak banyak berarti jika hasil pembangunan tidak mereka rasakan. Saat ini, masyarakat Aceh, seperti halnya di banyak daerah lain, masih bergulat dengan berbagai kesulitan hidup. Ekonomi sangat sulit, terutama bagi mereka yang jauh dengan pusat kekuasaan. Pengangguran dimana-mana, bahkan sebagiannya berasal dari kalangan terdidik. 

Bagi pejabat, laporan keuangan yang rapi dan opini WTP mungkin sangat berharga sebagai bukti prestasi administratif. Namun, bagi rakyat, keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar dampak pembangunan itu meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan hanya dari catatan akuntansi yang tertib.

Opini ini hanyalah cerminan dari laporan keuangan yang rapi, bukan jaminan bahwa hasil pembangunan telah dirasakan secara nyata oleh rakyat. 

Keberhasilan sejati pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh laporan keuangan yang rapi, tetapi oleh seberapa jauh pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fasilitas infrastruktur yang layak, akses ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi yang mereka rasakan, merupakan tolok ukur nyata yang  lebih bermakna.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang telah meraih WTP harus menjadikan prestasi ini sebagai pendorong untuk bekerja lebih keras. Dana yang dikelola dengan baik harus diterjemahkan menjadi program-program yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Misalnya, memperbaiki jalan-jalan rusak di pedesaan, memastikan layanan kesehatan yang terjangkau, atau menciptakan lapangan kerja melalui pelatihan dan pemberdayaan UMKM. WTP seharusnya menjadi langkah awal, bukan tujuan akhir. Kalau ia menjadi tujuan akhir, ini bahkan sangat membahayakan, karena akan diupayakan dengan beragam cara untuk meraihnya, termasuk dengan cara melanggar etika dan hukum.

Ya, tentu kami mengucapkan selamat kepada kabupaten/kota di Aceh atas raihan WTP ini. Namun, kami juga kembali mengingatkan bahwa tanggung jawab besar masih menanti. Rakyat menantikan bukti nyata dari pengelolaan keuangan yang baik itu dalam bentuk pembangunan yang berkeadilan. Hanya dengan demikian, WTP tidak hanya menjadi trofi untuk dipajang di lemari, tetapi juga simbol keberhasilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)

POJOK

India-Pakistan kembali memanas

Pasti ada yang mengomporin

Petugas bakar ganja, puluhan ribu warga Turkiye mabuk massal 

Syukur, bisa menikmati ganja tanpa sanksi

Aceh tawarkan 4 blok migas

Ditunggu realisasinya