Steffy dan Irwandi Buka-bukaan Soal Dana Otsus dan Tingginya Kemiskinan di Aceh

SERAMBINEWS.COM - Alokasi dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh akan berakhir pada 2027 nanti, atau dua tahun lagi dari sekarang.

Total anggaran yang sudah dikucurkan untuk Aceh hingga tahun 2025 ini sudah sebesar Rp 110 triliun. Tetapi sayangnya, angka kemiskinan di Aceh masih tetap tinggi.

Topik ini yang kemudian dibahas oleh Steffy Burase dan suaminya Irwandi Yusuf dalam podcast mereka di TikTok dan Instagram, Selasa (4/6/2025).

Irwandi mengatakan, dana otsus itu merupakan dana yang muncul setelah perjanjian damai MoU Helsinki, dimana diputuskan Aceh mendapatkan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Pencairan dana otsus dimulai pada tahun 2008 sebesar Rp 3,9 triliun, kemudian tahun 2009 sebesar Rp 3,73 triliun.

Lalu tahun 2010 sebesar Rp 3,85 triliun, 2011 Rp 4,51 triliun, dan 2012 Rp 4,54 triliun. Totalnya (2008-2012) Rp 21,16 triliun.

"Tahun 2012-2017, setelah Februari, Pemerintahan Aceh dipegang oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf," ujar Irwandi sebagaimana dikutip Serambinews.com, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Dana Otsus Aceh tanpa Batasan Waktu

Baca juga: Terkait Percepatan Pelaksanaan UUPA, Tim Sampaikan Catatan Kritis ke Kemenkumham

Steffy lalu menimpali, pada masa pemerintahan periode pertama Irwandi, suasana Aceh masih sangat kacau karena situasi saat itu pascakonflik dan pascatsunami.

Dia menyebutkan, pada masa itu ada banyak sekali pengeluaran. Paling besar digunakan ke sektor infrastuktur, kesehatan dan pendidikan. 

"Alhamdulillah, audit BPK, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jadi dana digunakan sewajar mungkin, jadi semuanya masih wajar," ucapnya.

Tetapi lanjut Steffy, temuan BPK juga menemukan ada beberapa kekurangan, ada beberapa proyek yang terbengkalai, ada pengadaan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan lemahnya perencanaan.

"Tetapi (kekurangan itu) aku dapat memaklumi, karena situasi saat itu pascakonflik dan pascatsunami," imbuhnya.

Pembahasan penggunaan dana otsus lalu masuk ke periode kedua, tahun 2013-2018, di masa pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Steffi membeberkan, berdasarkan audit BPK, ditemukan 10 temuan, 41 rekomendasi senilai Rp 32,38 miliar dan 16 rekomendasi senilai Rp 32,25 miliar yang belum ditindaklanjuti.

Baca juga: GAWAT, Sudah Terjadi Dua Tahun Terakhir Padi di Aceh Tamiang Terserang Penyakit Gosong Palsu

Baca juga: Buat Laporan Palsu Kehilangan Rp 160 Juta Milik Rumah Sakit, Oknum Pegawai Rumah Sakit Ditangkap

"Itu masalahnya adalah, proyek gagal, barang tidak digunakan dan implementasi tanpa perencanaan," 

"Itu hasil audit BPK periode 2012-2018, teman-teman bisa cari sendiri," ucapnya.

Pembahasan lanjut ke periode ketiga penggunaan dana otsus, yang juga merupakan periode kedua kepemimpinan Irwandi Yusuf bersama Nova Iriansyah (2017-2022).

Saat itu, di tahun pertama kepemimpinan Irwandi, Aceh sedang dihebohkan dengan konflik anara eksekutif dan legislatif, yang dipicu dengan keinginan Irwandi untuk mempergubkan APBA 2018.

Steffy lalu menanyakan ke Irwandi mengapa ia memutuskan untuk mempergubkan APBA.

Irwandi lalu menjawab, ia mengambil keputusan itu karena tidak setuju dengan keinginan anggota DPRA.

"Ada permintaan anggaran dari anggota dewan. Jumlahnya kalau ditotal Rp 2,5 triliun. Saya tidak boleh mengiyakan, sehingga saya pergubkan," jelas Irwandi.

Baca juga: Memalukan, Pimpinan Dewan Dapat Sembako

Baca juga: Rapat Musdus di Salah Gampong di Aceh Utara Ricuh, Warga Ajukan Mosi tak Percaya kepada Keuchik

Pertimbangan selanjutnya, sebagaimana disampaikan Steffy adalah hasil audit BPK terhadap dana otsus tahun 2014-2018.

Dana tersebut, sebesar 45,34 persennya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 22,56 persen untuk pendidikan, 13,52 persen untuk kesehatan.

Lalu 10,57 persen untuk ekonomi rakyat, 3,63 persen untuk kemiskinan, 2,35 persen untuk sosial, dan 2,3 persen untuk keistimewaan Aceh.

"Jadi memang lebih banyak ke infrastuktur, lalu BPK menemukan banyak masalah di situ,"

"Jadi dengan menimbang berbagai faktor, maka diupayakan ketika Bang Wandi menjabat agar dipergubkan, agar bisa digunakan maksimal seperti periode pertama menjabat," jelas Steffy.

Tahun 2018 juga merupakan tahun Irwandi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi saat ditangkap, menurutnya proyek belum berjalan. Dana belum ada dan sedang dalam perencanaan.

"Jadi kita harus bicara by data, jangan bicara by opini politik," timpalnya.

Baca juga: Sambut Idul Adha 1446 H, MPU Minta Pemerintah Fasilitasi Pawai Takbir Keliling

Baca juga: Dilantik Jadi CPNS Bawaslu RI, Khadafi Syah Mundur dari Jabatan Komisioner Bawaslu Abdya

Steffy juga membeberkan hasil audit BPK tahun 2019-2022 saat Irwandi telah berada di tahahan KPK.

Dimana ditemukan masalah di infrastruktur, regulasi tidak komprehensif, kordinasi lemah, kewenangan tidak jelas, dan proyek yang tidak mencapai target.

Ada lagi, ditahun 2018, ditemukan Silpa senilai Rp 2 triliun atau 25 persen. Lalu sebesar Rp 400,5 miliar (86,64 persen) anggaran juga tidak terserap untuk pengentasan kemiskinan.

Steffi lalu membacakan kesimpulan. Dia menyebutkan, dana Otsus Aceh 2008-2025 telah mengalir lebih dari Rp 110 triliun.

Namun dampaknya tidak sebanding, dikarenakan lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, dan tumpulnya pelaksanaan menyebabkan Aceh tetap miskin.

"Laporan ini menjadi pengingat bahwa kebenaran harus dibangun dari data, bukan opini politik," ucap Steffi.

Ia juga menyebutkan sumber referensi dari data-data yang disampaikannya, yaitu BAKN DPR RI-Laporan Audit dan Evaluasi Dana Otsus Aceh, Bappeda Aceh-Profil Kemiskinan dan Dana Otsus, dan Nota Keuangan RAPBN 2025.

Baca juga: Dilema Sedekah Kurban: Antara Niat Mulia dan Kaidah Syariat

Baca juga: Empat Pulau di Aceh Singkil Jadi Milik Sumut, Masinton: Tidak Perlu Harus Berpolemik

"Kita hanya bisa menerima dana otsus itu sampai 2027. Kita berdoa semoga Pemerintah Aceh kali ini benar benar bisa fokus menggunakan dana otsus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan,"

"Kita doakan semoga Pemerintah Aceh saat ini bisa memaksimalkan dua tahun yang tersisa," harap Steffy Burase menutup podcast tersebut.(*)