Kampung Haji Indonesia dan Wakaf Baitul Asyi

Oleh H. Mulyadi Nurdin, Lc, MH, CPLA*

Gaung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi kian menggema terutama pasca pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) di Jeddah, 2 Juli 2025 lalu.

Ide pembangunan Kampung Haji Indonesia tersebut merupakan gagasan visioner yang akan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan haji Indonesia.

Secara ekonomi konsep kampung haji Indonesia akan sangat menguntungkan, mengingat Mekkah merupakan kota kunjungan tiada henti sepanjang tahun baik oleh jamaah haji maupun umrah dari berbagai penjuru dunia.

Dalam hal ini kita bisa membandingkan dengan pengalaman Baitul Asyi dalam mengelola aset wakaf Aceh di Mekkah sejak 200 tahun lalu.

Baitul Asyi yang merupakan lembaga wakaf produktif yang terletak di Makkah, berasal dari Wakaf Habib bin Bugak Asyi pada tahun 1809 M, tanah yang terletak di Qusyasyiah tersebut diwakafkan untuk warga Aceh. 

Ketika perluasan Masjidil Haram dilaksanakan, tanah ini turut terdampak. 

Sebagai gantinya, tanah tersebut dibeli dan diganti rugi dengan tanah lain di sekitaran Masjidil Haram.

Pengembang kemudian membangun hotel pada tanah wakaf tersebut dan dikelola secara profesional. 

Baca juga: Bangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, Prabowo Akan Bentuk Tim Khusus

Saat ini aset Wakaf Baitul Asyi telah diinvestasikan dalam beberapa aspek produktif, seperti Hotel Elaf Masyair, Hotel Ramada, dan Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi di Aziziah.

Keuntungan dari pengelolaan Baitul Asyi turut dibagikan kepada jemaah haji asal Aceh. 

Pada tahun 2025 sebanyak 4.758  jamaah haji asal Aceh memperoleh 2.000 Riyal (sekitar Rp8,7juta) per orang.

Ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 1.500 Riyal per orang.

Ini menggambarkan bahwa investasi di Saudi sangat menguntungkan, malah dalam jangka Panjang keuntungannya makin meningkat.

Permasalahan

Pelaksanaan haji dari tahun ke tahun tidak luput dari masalah, misalnya pada tahun 2025 pihak Arab Saudi secara resmi memprotes pelaksanaan haji dengan melayangkan Nota Diplomatik kepada Indonesia.

Dalam Nota Diplomatik tersebut berisi lima catatan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 M, yaitu validasi data jamaah yang tidak sinkron, pergerakan jemaah tidak sesuai konfigurasi syarikah, penempatan hotel tidak sesuai prosedur, tingginya risiko kesehatan jemaah, serta masalah pelaksanaan Dam.

Di luar Nota Diplomatik Arab Saudi, juga ada beberapa masalah yang muncul selama pelaksanaan haji, seperti jamaah tersesat, jamaah hilang, komunikasi jamaah, transportasi lokal selama di Mekkah, manasik haji, serta masalah konsumsi.

Baca juga: Dari Baitul Asyi ke Baitul Mal Aceh

Hal itu juga dikomentari oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko yang meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengaudit BPKH Limited, anak usahanya di Arab Saudi, karena terjadi kekacauan distribusi makanan untuk jamaah haji pada 26 hotel di Sektor 3 Makkah. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar, Senin (14/7/2025) menjelaskan bahwa di akhir pelaksanaan haji tahun 2025 tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia yang wafat.

Sebanyak 34 jamaah mengikuti safari wukuf, dan 495 jamaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas, 40 jamaah haji masih menjalani perawatan di Arab Saudi, dan tiga orang Jamaah masih hilang dan belum ditemukan.

Prospek

Mulai tahun 2026 pelaksanaan ibadah haji dan umrah akan beralih total ke Badan Penyelenggara Haji, dengan demikian pelaksanaannya akan lebih fokus dan serius.

Pembangunan komplek terpadu berupa Kampung  Haji Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Jamaah haji Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia.

Yaitu sebanyak 221.000 jamaah haji pada tahun 2025, di samping itu ada jamaah umrah yang terus bertambah. 

Pada tahun 2024, sebanyak 1.467.005 yang melakukan umrah.

Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang ekonomi yang sangat besar, yaitu sebesar Rp65 triliun pada 2023 dan diprediksi akan menjadi Rp194 triliun pada 2030.

Dengan adanya Kampung Haji, semua layanan bisa diintegrasikan dalam satu Kawasan yang akan memudahkan jamaah sekaligus menjadi peluang cuan bagi pelaku usaha dan devisa bagi negara.

Kepala Badan Penyelenggara Haji, KH Muhammad Irfan Yusuf pernah mengatakan bahwa ibadah haji adalah momentum strategis membangun peradaban. 

Pihaknya ingin mengubah ekosistem haji menjadi lebih berdampak dan berkelanjutan, mengubah paradigma penyelenggaraan haji, dari yang semula berorientasi pada logistik semusim, menjadi sistem yang berdampak secara spiritual, sosial, dan ekonomi sepanjang tahun. 

Baca juga: Ini 5 Lokasi Miqat Haji dan Umrah, Berikut Hal-hal yang Harus Diperhatikan Jamaah

Di dalam Kampung Haji tersebut bisa dibangun fasilitas untuk kebutuhan jamaah asal Indonesia, seperti hotel, restoran dengan cita rasa Indonesia, pusat oleh-oleh khas Nusantara, jasa transportasi, dan layanan logistik. 

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak pernah menyebutkan bahwa desainnya seperti kampung haji, ada hotel, akomodasi yang bisa digunakan oleh jamaah haji dan jamaah umrah.

Dengan adanya integrasi semua layanan dalam satu Kawasan khusus nantinya pelaksanaan haji dan umrah akan berjalan efisien, aman, dan nyaman.

Transportasi

Dalam Kampung Haji Indonesia dapat disediakan transportasi khusus yang beroperasi setiap saat, dari dan ke Mesjidil Haram, menyediakan jasa ziarah ke tempat bersejarah dan layanan private bagi yang ingin ziarah mandiri.

Layanan bisa dalam bentuk Bus ukuran besar, ukuran sedang serta taksi yang melayani jamaah setiap waktu dengan biaya yang terjangkau dan keamanan yang terjamin.

Ini akan memberi solusi komunikasi bagi jamaah yang tidak bisa berbahasa Arab dan kesulitan melakukan perjalanan karena hambatan komunikasi.

Konsumsi

Di komplek Kampung Haji dapat disediakan berbagai warung makanan khas Nusantara yang dapat memberikan nuansa kampung halaman bagi jamaah.

Sehingga tidak menjadi hambatan dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. 

Menu makanan jadi persoalan karena perbedaan antara menu makanan Arab dengan Indonesia, yang menyebabkan selera makan jamaah berkurang sehingga memengaruhi asupan gizi dan nutrisi saat melakukan ibadah.

Dengan adanya restoran Nusantara dalam komplek tersebut, layanan konsumsi Jamaah bisa dilakukan secara prasmanan, tidak perlu lagi menggunakan nasi bungkus atau nasi kotak.

Kesehatan

Di samping itu perlu juga dibangun rumah sakit Indonesia di dalam komplek Kampung Haji untuk memudahkan layanan bagi jamaah yang sakit.

Dengan menghadirkan Dokter dan Perawat dari Indonesia sehingga jamaah dapat menjelaskan berbagai keluhannya dengan mudah, layanan Kesehatan tersebut juga dapat dicover oleh BPJS Kesehatan. 

Akomodasi

Bangunan hotel permanen yang berada dalam komplek Kampung Haji dapat memudahkan koordinasi antar maktab, antar kloter, antar petugas haji.

Sehingga menghindari terjadinya kesalahan penempatan hotel sebagaimana nota protes yang disampaikan Arab Saudi pada tahun haji 2025.

Hotel-hotel tersebut juga dapat disewakan kepada jamaah umrah dari berbagai negara di luar musim haji, yang tentunya menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Dana Wakaf Baitul Asyi Meningkat Jamaah Haji Aceh Terima Rp 8,7 Juta per Orang

Shopping Center

Dalam komplek Kampung haji bisa dibangun mall dan shopping center yang lengkap.

 Jamaah asal Indonesia dikenal sangat royal dan boros dalam berbelanja, sehingga banyak penjual asal Saudi yang lancar berbahasa Indonesia demi menarik pelanggan dari tanah air. 

Dengan adanya pusat belanja di Kampung Haji kiranya peluang itu dapat dimanfaatkan oleh berbagai pengusaha dan UMKM asal Indonesia untuk menjual produk di Kawasan tersebut.

Kargo

Kebanyakan jamaah haji dan umrah asal Indonesia membeli oleh-oleh yang cukup banyak saat berada di Saudi.

Sehingga banyak mengalami over baggage di bandara, yang sebagiannya terpaksa harus dibongkar dan tertinggal di bandara.

Hal itu dapat dicegah dengan adanya layanan kargo atau logistik yang  mudah dijangkau oleh jamaah dalam Kawasan Kampung Haji.

Selama ini terdapat beberapa layanan kargo di Saudi yang melayani pengiriman barang ke Indonesia tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah.

Ini merupakan peluang besar yang memberi kemudahan sekaligus menguntungkan.

Ekosistem Ekonomi

Kampung Haji menjadi poros utama dari ekosistem ekonomi Haji di Saudi, yang dapat digarap serius oleh Indonesia, dengan mengoptimalkan investasi dari  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Danantara, serta Investor lainnya.

Peluang pasar di sektor haji dan umrah sangat menjanjikan, mengingat potensi ekonomi dari ibadah haji ini menjadi salah satu poin penting dalam blue print pembangunan ekonomi Arab Saudi ke depan. 

Dalam kerangka ambisi Saudi Vision 2030, haji dan umrah diposisikan sebagai komponen strategis untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak bumi, dengan target jumlah jemaah haji dan umrah hingga 30 juta orang pada tahun 2030. 

Tantangan

Kerajaan Arab Saudi selama ini menerapkan aturan ketat dalam proses kepemilikan properti dan bisnis bagi warga negara asing.

Perbedaan regulasi antara Indonesia dan Saudi dapat diselesaikan secara G to G atau dalam forum Dewan Koordinasi Tertinggi (Supreme Coordination Council/ Majlis Tansiq A’la) yang disepakati oleh Presiden Prabowo dan Pangeran MBS beberapa waktu lalu 

Namun baru-baru ini Arab Saudi merilis undang-undang baru yang mengatur kepemilikan properti bagi warga negara asing. 

Aturan ini menandai perombakan besar-besaran Kerajaan terkait kepemilikan properti pihak asing.

Baca juga: Wakaf Baitul Asyi, Spirit bagi Masyarakat Aceh

Dalam aturan baru tersebut mengizinkan warga negara non-Saudi, termasuk individu, perusahaan, dan entitas nirlaba, memiliki hak kepemilikan properti atau hak terkait lainnya di zona geografis yang ditentukan Kabinet, yang mencakup hak guna pakai, hak sewa, dan hak properti lainnya yang tetap mengacu pada pembatasan lokasi, jenis properti, dan penggunaan.

Kiranya perubahan besar dalam aturan tersebut mempermudah Langkah Indonesia dalam mewujudkan Perkampungan haji Indonesia di Mekkah.

Jika Baitul Asyi dengan wakafnya bisa menghasilkan keuntungan besar bagi jamaah haji Aceh, apalagi Kampung Haji Indonesia, yang skalanya jauh lebih besar dan masif, tentunya akan lebih mengunutngkan bagi jamaah haji Indonesia di masa yang akan datang.

*) PENULIS adalah Alumni Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pidie, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2017-2018

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI