821 Tahun Banda Aceh: Mau ke Mana Kota Kita?

Namun tiga dekade terakhir mengubah banyak hal.

Dan pertanyaan yang harus diajukan dengan jujur adalah ini: apakah kita sedang menyaksikan modernisasi, atau justru penyusutan kompleksitas sosial kota?

Di titik ini, jargon sustainability sering terdengar meyakinkan. Tetapi keberlanjutan bukan sekadar tentang ruang hijau atau pengelolaan lingkungan. 

Baca juga: Anggota DPRK Banda Aceh Apresiasi Gebrakan Illiza-Afdhal, Rayakan HUT Banda Aceh Tanpa Bebankan APBK

Ia adalah pertanyaan politik dan historis: apakah kota ini mampu bertahan tanpa menghapus pelajaran dari trauma dan sejarahnya sendiri? Kota yang benar-benar sustainable bukan kota yang hanya “bertahan hidup”, tetapi kota yang tidak mengulang kesalahan strukturalnya.

Lalu ada liveability. Istilah yang sering dijadikan alat ukur global, tetapi jarang diuji secara moral. 

Liveability - kelayakan hidup, yaitu sejauh mana sebuah kota benar-benar memungkinkan warganya hidup dengan sehat, berpendidikan, aman, dan bermartabat dalam kehidupan sehari-hari, dari bayi hingga warga senior. 

Pertanyaannya sederhana tetapi tidak nyaman: apakah kota ini benar-benar layak untuk semua kelompok usia, atau hanya untuk segmen tertentu yang paling terlihat secara ekonomi dan politik?

Baca juga: Komunikasi Publik Menteri Purbaya: Kebingungan Teknokratis, Krisis Nasional, atau Tarian Populis?

Karena kota yang gagal adalah kota yang hanya nyaman untuk satu lapisan demografi.

Bayangkan: bayi dan anak-anak membutuhkan kota yang aman secara ekologis dan sosial, bukan sekadar ruang bermain simbolik.

Baca juga: Praja IPDN Nikmati Makan Siang Bersama Mendagri Tito dan Menko PMK Pratikno

Remaja membutuhkan ruang ekspresi, bukan sekadar disiplin sosial. 

Generasi muda membutuhkan kesempatan, bukan hanya narasi motivasi. 

Pasangan dewasa membutuhkan stabilitas ekonomi dan ruang hidup yang masuk akal. 

Warga senior membutuhkan penghormatan, bukan sekadar fasilitas minimal. Jika salah satu gugus ini terabaikan, kota mulai kehilangan legitimasi sosialnya.

Dan di atas semua itu, ada sesuatu yang lebih halus tetapi menentukan: seni. Karena kota tanpa seni adalah kota yang mulai kehilangan kemampuan untuk bercermin. 

Ia hanya membangun, tetapi tidak lagi memahami dirinya.

Baca juga: Ismail Rasyid Bahas Peluang Konektivitas Aceh-Malaysia