JKA, Senyar, dan Otsus: Ujian Serius atau Kembali “Lagee Biasa”?

Namun yang lebih penting, JKA juga memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar: ilusi bahwa kebijakan sektoral bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya bersifat struktural.

Kesehatan tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan produktivitas ekonomi.

Tetapi seperti banyak sistem administratif, JKA beroperasi dalam kotak yang sempit-seolah kemiskinan adalah masalah medis, bukan masalah ekonomi-politik.

Baca juga: Berharap Bantuan Jadup Cair Sebelum Idul Adha Untuk Korban Banjir di Aceh Utara

Sekarang kita berpindah ke Siklon Senyar 2025. Bencana selalu memiliki dua wajah: satu yang terlihat-kerusakan fisik, korban, infrastruktur yang runtuh-dan satu yang lebih dalam, yaitu kegagalan sistem dalam mencegah kerusakan itu menjadi berulang.

Respons pascabencana di Aceh mengikuti pola yang sangat familiar dalam sejarah daerah berkembang: mobilisasi cepat, bantuan darurat, rekonstruksi fisik, dan kemudian perlahan-lahan hilangnya perhatian publik.

Rumah dibangun kembali, jalan diperbaiki, laporan disusun, dan semuanya tampak selesai.

Tetapi kini, enam bulan setelah Siklon Senyar 2025, yang mulai terlihat justru sesuatu yang lebih mengkhawatirkan: lahirnya normal baru atas kerusakan itu sendiri.

Ribuan hektare sawah terlantar perlahan dianggap pemandangan biasa. Rumah-rumah yang masih ditimbun lumpur berubah menjadi bagian dari lanskap harian.

Infrastruktur desa yang masih kalang kabut diterima sebagai konsekuensi yang harus dimaklumi.

Baca juga: Imigrasi Sabang Perkenalkan Fungsi Imigrasi kepada Pelajar Sejak Dini

Bahkan peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi tampak masih lebih banyak tersimpan di dalam tas Satgas Menteri Tito Karnavian daripada hadir nyata di lapangan.

Dan di sinilah bahaya terbesar pascabencana sebenarnya muncul: bukan ketika negara gagal merespons dalam minggu pertama, tetapi ketika masyarakat mulai terbiasa hidup di tengah ketidaknormalan.

Karena begitu kerusakan menjadi “lagee biasa”, tekanan politik untuk memperbaikinya ikut melemah.

Bencana tidak lagi dipandang sebagai kegagalan tata kelola yang harus dikoreksi, melainkan sebagai nasib musiman yang diterima dengan pasrah.

Padahal sejarah pembangunan menunjukkan bahwa stagnasi paling berbahaya bukan terjadi ketika sistem runtuh total, melainkan ketika sistem cukup berjalan untuk membuat semua orang berhenti menuntut perubahan mendasar.

Baca juga: Temui Sekjen Kemenkeu, Mualem Kejar Tambahan Anggaran untuk Aceh

Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan “berapa rumah yang dibangun kembali”, melainkan “mengapa rumah itu berada di lokasi yang sama dengan risiko yang sama”.