JKA, Senyar, dan Otsus: Ujian Serius atau Kembali “Lagee Biasa”?

Jika jawabannya tidak berubah, maka setiap siklon berikutnya hanya akan menjadi bab baru dari cerita yang sama dengan aktor yang berbeda.

Dan seperti biasa, koordinasi menjadi masalah klasik. Banyak aktor, banyak program, banyak anggaran-tetapi sedikit orkestrasi.

Dalam sistem seperti ini, efisiensi bukanlah hasil dari niat baik, melainkan dari kapasitas institusional yang keras dan tidak glamor: data spasial yang akurat, otoritas yang jelas, dan disiplin implementasi yang konsisten.

Tanpa itu, rekonstruksi menjadi sekadar aktivitas ekonomi jangka pendek yang menyamar sebagai kebijakan pembangunan.

Lebih dalam lagi, pemulihan ekonomi dan sosial sering kali menjadi catatan kaki. Padahal, dalam banyak kasus, kerusakan terbesar bukan pada bangunan, melainkan pada jaringan kehidupan ekonomi lokal yang menopang masyarakat sehari-hari.

Ketika sektor informal runtuh dan tidak segera dipulihkan, bencana tidak benar-benar berakhir-ia hanya berubah bentuk menjadi stagnasi.

Lalu kita sampai pada Otonomi Khusus 2 persen. Jika JKA adalah tentang perlindungan sosial, dan rehabilitasi adalah tentang pemulihan dari krisis, maka Otsus adalah tentang masa depan. Atau setidaknya, seharusnya begitu.

Baca juga: KKJ Aceh Kutuk Aksi Intimidasi Aparat Terhadap Jurnalis Peliput Demo Pergub JKA

Tetapi ada bahaya klasik dalam sejarah transfer fiskal besar: uang yang tidak diiringi oleh kapasitas institusional hampir selalu menghasilkan dua hal sekaligus-aktivitas pembangunan yang meningkat dan kualitas hasil yang stagnan.

Wacana kembalinya dana Otsus seharusnya memicu satu pertanyaan yang tidak nyaman tetapi penting: apa yang membuat kita percaya bahwa hasilnya akan berbeda kali ini?

Apakah ada reformasi institusional yang signifikan? Apakah ada perubahan dalam cara anggaran direncanakan, dieksekusi, dan diawasi? Atau kita hanya mengasumsikan bahwa lebih banyak uang akan otomatis menghasilkan lebih banyak pembangunan?

Sejarah ekonomi politik penuh dengan contoh kegagalan asumsi seperti itu.

Baca juga: JKA Kiamat Sebagai Program Sejuta Umat

Daerah dengan lonjakan pendapatan tanpa reformasi institusi cenderung mengalami apa yang sering disebut sebagai “ilusi kemajuan”: infrastruktur meningkat, proyek bertambah, tetapi produktivitas jangka panjang tidak bergerak signifikan.

Risiko Ketergantungan Fiskal

Di Aceh, risiko ini nyata. Tanpa transformasi ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, Otsus hanya akan memperpanjang ketergantungan itu dalam skala yang lebih besar.

Dan tanpa birokrasi yang benar-benar profesional, transparan, dan berbasis kinerja, dana besar hanya akan memperbesar inefisiensi yang sudah ada.

Jika ketiga isu ini ditarik ke satu garis, pola yang muncul sebenarnya sangat telanjang. JKA, Senyar, dan Otsus bukan tiga persoalan terpisah.

Baca juga: Jamaah Haji Kloter 10 Full Pidie, Kini Sudah Masuki Asrama, Take Off Malam Ini

Mereka adalah tiga alarm yang berbunyi bersamaan tentang satu hal yang sama: negara dan daerah yang terus memperbesar program, tetapi tidak cukup serius memperbaiki cara kerjanya.

JKA memperlihatkan rapuhnya prioritas fiskal dan data sosial. Senyar memperlihatkan lemahnya kapasitas koordinasi dan keberanian melakukan pemulihan yang benar-benar struktural.

Otsus memperlihatkan bahaya lama: uang besar yang masuk ke sistem yang reformasinya berjalan kecil.

Maka pertanyaan paling penting bagi Aceh hari ini bukan lagi apakah dana cukup, apakah program tersedia, atau apakah kewenangan bertambah.

Baca juga: Terkait Demo Pergub JKA di Kantor Gubernur Aceh, Ini Kata Kapolresta Andi Kirana

Pertanyaannya jauh lebih mendasar: apakah kita sedang membangun masa depan yang berbeda, atau hanya memperbesar skala dari pola lama yang sudah berulang puluhan tahun?

Sebab sejarah selalu memberi peringatan dengan cara yang sama. Mula-mula ia hadir sebagai krisis. Jika tidak dipelajari, ia kembali sebagai kebiasaan.

Dan mungkin itulah ancaman terbesar Aceh hari ini: bukan kegagalan sesaat, melainkan kemampuan luar biasa untuk menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang “lagee biasa”.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.