Razia Pelat BL di Sumut Harus Jadi Momentum, Saatnya Aceh Mandiri

Data ini penting sebagai dasar kebijakan fiskal yang adil dan terukur.

Imbauan tahunan agar kendaraan dimutasi ke pelataran BL sudah tidak cukup. 

Aceh perlu beralih ke strategi aktif: memberikan insentif pajak, menyampaikan proses administrasi, dan mengadakan kampanye publik yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Sinergi antarinstansi seperti BPKA, Dispenda, Dishub, dan media lokal sangat krusial. 

Mereka harus menyampaikan pesan yang konsisten bahwa pajak kendaraan bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk partisipasi nyata warga dalam membangun Aceh.

Jika Sumatera Utara bisa agresif mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Aceh harus bisa lebih cerdas dan elegan dalam menjamin hak fiskalnya.

Bangun Produksi, Buka Jalur Perdagangan

Di luar sektor pajak kendaraan, Pemerintah Aceh perlu berpikir cepat dan menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Sumut dalam menyediakan kebutuhan pokok. 

Pembangunan pabrik minyak goreng, tepung, dan komoditas lainnya di Aceh harus segera dirancang. 

Jika pembangunan pabrik memerlukan waktu, maka pasokan alternatif harus segera dicari.

Momentum ini bisa menjadi titik awal bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk membuka jalur perdagangan langsung Aceh–Pulau Pinang. 

Selain itu, jalur laut dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Malahayati bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan kebutuhan barang langsung dari Jakarta atau Surabaya.

Dengan memiliki beragam jalur perdagangan, Aceh akan lebih mandiri dan tidak lagi mudah didikte oleh provinsi tetangga.

Baca juga: Percepat Pembukaan Rute Krueng Geukueh-Penang, Delegasi Aceh Temui Otoritas Pelabuhan Pulau Pinang

Kemandrian Energi: Manfaatkan Potensi Alam Aceh

Ketergantungan terhadap pasokan listrik dari Medan juga harus segera diakhiri. 

Pemerintah Aceh perlu mempercepat pembangunan pembangkit energi berbasis sumber daya lokal seperti panas bumi di Gunung Seulawah, PLTA Peusangan di wilayah tengah, dan PLTU Arun di Lhokseumawe.

Ketika Aceh memiliki pembangkit listrik sendiri dan jalur perdagangan yang terbuka ke berbagai wilayah, maka siapa pun yang memimpin Sumatera Utara tidak akan lagi berani bermain-main dengan urusan pelat BL. Wallahuaklam.(*)

Baca juga: Pengeboran Geothermal Seulawah Dimulai 2025

*) PENULIS adalah Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia, media jaringan Tribunnews dan KG Media yang berkantor di Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab penulis. 

Baca artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI