TAG
Revisi UUPA
-
Masyarakat Sipil Aceh Beri Kajian Kebijakan ke DPRA Terkait Revisi UUPA
subtansi UUPA yang sudah selaras dengan MoU Helsinki 2005 dan aspirasi masyarakat Aceh diharapkan dapat dioptimalisasi pelaksanaannya.
Senin, 22 Mei 2023 -
Gelar Demo di Depan Gedung DPRA, Mahasiswa Tolak Draf Revisi UUPA, Alamp Aksi: Memalukan Aceh
Pendemo turut membentang karton dan spanduk bertuliskan "Tuntutan, Tolak Draf Revisi UUPA Karena Berpotensi Memalukan dan Merugikan Aceh!!"
Selasa, 4 April 2023 -
Membingkai Revisi UUPA
Poin pertama tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dengan Otonomi Khusus atau asimetris diuraikan secara lengkap dalam UUPA.
Sabtu, 25 Maret 2023 -
Wakil Ketua DPRA Buka Sosialisasi Draf Revisi UUPA di Abdya
Tim Tenaga Ahli Advokasi UUPA mengungkapkan beberapa pasal yang telah jelas dan seharusnya tidak ada lagi perdebatan untuk dimunculkan dalam UUPA.
Selasa, 28 Februari 2023 -
Jaring Masukan Masyarakat, DPRA akan Sosialisasi Draf Revisi UUPA ke Kabupaten/Kota
“Kegiatan sosialisasi draf perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ini bertujuan memberikan informasi dan menjaring...
Kamis, 23 Februari 2023 -
Reses di Aceh Utara, Ketua DPRA: Maret 2023 Draf Revisi UUPA Diserahkan ke DPR RI
revisi UUPA termasuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2023
Minggu, 12 Februari 2023 -
Jelang Revisi UUPA, Masalah Sebenarnya di Mana?
Mengenai revisi UUPA, ada 70 daftar inventarisasi masalah (DIM), setelah dianalisis ternyata persoalannya terkait pelaksanaan.
Jumat, 10 Februari 2023 -
DPRA Diminta Bergerak Cepat Susun Draf Revisi UUPA
Masyarakat sipil Aceh mendesak DPRA bergerak cepat merampungkan penyusunan draf perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006
Rabu, 19 Oktober 2022 -
Abu Razak: Subtansi Perubahan UUPA Harus Berpegang Pada MoU Helsinki
Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) bertemu dengan Ketua Tim Pengkaji dan Pembina Pelaksanaan MoU Helsinki Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak
Selasa, 18 Oktober 2022 -
VIDEO Revisi UUPA, Masyarakat Sipil Jalan Sendiri? - Bincang Politik
Elemen masyarakat sipil belum mendapatkan akses terhadap draf yang dibahas oleh DPRA dan Pemerintah Aceh
Selasa, 18 Oktober 2022 -
Tim MoU Helsinki Fokus Penguatan Implementasi UUPA
Menyikapi wacana revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, Tim Pengkaji dan Pembina Pelaksanaan MoU Helsinki
Sabtu, 15 Oktober 2022 -
Masyarakat Sipil Minta DPRA jangan Pasif Terkait Revisi UUPA, Dana Dialokasikan Capai Rp 2,6 M
Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak pasif dalam menjaring aspirasi atau masukan masyarakat
Minggu, 9 Oktober 2022 -
Ini Penyebab Draf Revisi UUPA belum Bisa Dipublis ke Publik, Ternyata Masih Disusun oleh Tim USK
Dia mengatakan, draf tersebut juga belum dapat disebarluaskan lantaran dikhawatirkan terjadi multitafsir dari masyarakat.
Sabtu, 8 Oktober 2022 -
IMPAS Desak Pemerintah dan DPR Libatkan Mahasiswa dalam Revisi UUPA
Muhammad Jailani yang juga Wasekjend Internal PB HMI ini menambahkan, sebagai proses perubahan Undang Undang harus sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 201
Jumat, 7 Oktober 2022 -
DPRA Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Wacana Revisi UUPA, Siapkan Naskah Akademik dan Draf
Setiap masukan dan saran yang diberikan harus dengan cara menyurati langsung pimpinan DPRA atau melalui email setwandpra2@ gmail.com
Jumat, 7 Oktober 2022 -
UUPA akan Direvisi, DPRA Minta Masyarakat Aceh Beri Masukan, Pon Yaya: Silakan Surati Kami via Email
Ia menyatakan, setiap masukan dan saran yang diberikan harus dengan cara menyurati langsung pimpinan DPRA atau melalui email setwandpra2@gmail.com.
Kamis, 6 Oktober 2022 -
Terkait Draf Revisi UUPA, Masyarakat Sipil Aceh Usul Kedaulatan Tata Kelola Migas Aceh
Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) mengusulkan, tata kelola minyak dan gas (Migas) menjadi kedaulatan sepenuhnya bagi Aceh
Rabu, 5 Oktober 2022 -
Ketua Komisi II DPR RI: Perubahan UUPA Harus Beri Ruang Partisipasi Publik
Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), harus memberi ruang bagi masyarakat
Rabu, 5 Oktober 2022 -
Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh Serahkan Draf Usulan Revisi UUPA Ke Kemenkopolhukam
Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh menyampaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke Kemenpolhukam
Selasa, 4 Oktober 2022 -
Sengketa Pilkada Jadi Kewenangan MK, Bukan Ke MA Lagi, Revisi UUPA Perlu Menghapus Pasal 74
Putusan MK ini menjadi salah satu argumentasi hukum dalam revisi UUPA untuk menghapus pasal 74 yang mengatur sengketa Pilkada di MA
Sabtu, 1 Oktober 2022
