Kisruh AKD DPRA

Koalisi NGO HAM Surati SBY, Laporkan Kekisruhan Perebutan AKD di DPRA

Jika Bapak punya pendapat lain sebagai solusi atas persoalan yang sedang terjadi saat ini, kami mohon perhatian dan kebijaksanaan Bapak untuk Aceh

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh menyurati Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melaporkan kekisruhan perebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terjadi di DPRA. 

Salam sejahtera beriring doa semoga Bapak dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dalam keadaan sehat wal’afiat sehingga dapat beraktifitas dengan baik.

Seraya memohon maaf kepada Bapak, karena telah lancang menulis surat ini, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan kami atas Partai Demokrat yang Bapak Pimpin serta telah banyak memberi kontribusi kepada bangsa Indonesia.

Koalisi NGO HAM Aceh Somasi Google  

Koalisi NGO HAM Aceh Laporkan Jokowi dan Irwandi Yusuf ke Polda Aceh, Ini Masalahnya

Koalisi NGO HAM Aceh Surati Presiden, Minta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Simpang KKA

Dengan ini kami menyampaikan masukan sebagai partisipasi publik sekaligus penilaian atas kondisi politik yang sedang terjadi Propinsi Aceh.

Kami sadar bahwa Bapak adalah Tokoh Perdamaian bagi Aceh, untuk itu menempatkan Partai Demokrat di Provinsi Aceh menjadi pelopor perubahan dalam mewujudkan kesadaran politik masyarakat kearah yang lebih maju dengan menjunjung tinggi suasana perdamaian Aceh sebagai titik balik kemajuan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian cita-cita Bapak tersebut akan sulit tercapai jika ada oknum-oknum Partai Demokrat yang diduga punya agenda sebaliknya.

Salah satu persoalan Aceh yang dihadapi sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang artinya fungsi-fungsi kelembagaan DPRA dalam melayani masyarakat belum dapat berjalan dengan baik.

Hal ini terjadi akibat adanya dugaan oknum-oknum Partai Demokrat yang disinyalir telah dengan sengaja menghambat hingga kondisi politik Aceh cenderung tidak kondusif.

Maka, untuk maksud agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik kami memohon berkenan perhatian Bapak untuk:

Keluarga Minta Pembunuh Hakim Jamaluddin Dijerat Hukuman Mati, Sekalipun Istrinya Zuraida Hanum

Pemakaman Jenderal Qasem Soleimani Ditunda, Puluhan Orang Meninggal Berdesak-desakan di Iran

Peran Zuraida Hanum Terungkap Saat Prarekonstruksi, Hakim Jamaluddin Dibekap Pakai Sprei di Ranjang

1. Bahwa berkenan Bapak untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Aceh dan Fraksi Partai Demokrat di DPRA karena kami anggap sudah meresahkan publik atas dugaan upaya menghambat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRA.

2. Bahwa memohon arahan Bapak yang ditujukan kepada Fraksi Partai Demokrat Aceh untuk mentaati Tata Tertib pembentukan AKD di DPRA dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa jika Bapak punya pendapat lain sebagai solusi atas persoalan yang sedang terjadi saa ini sebagaimana tersebut diatas terhadap perilaku oknum kader Partai Demokrat, Kami mohon perhatian dan kebijaksanaan Bapak yang terbaik bagi kami di Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kasih sayang Bapak untuk Aceh selama ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Banda Aceh, 7 Januari 2020

Zulfikar Muhammad
Direktur Koalisi NGO HAM 

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved