Menakar Kinerja Penjabat Gubernur Aceh

Namun pada penerapannya justru terjadi gap fenomena.

Harapan berbanding terbalik dengan kenyataan.

UUPA tidak berjalan sesuai cita-cita.

Rakyat Aceh yang diharapkan sejahtera malah terjebak kemiskinan, kesulitan lapangan kerja, membangun usaha tidak mudah, investor yang tidak tertarik berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia tidak meningkat dengan baik.

Jadi pertanyaan intinya, mengapa UUPA tidak berjalan sesuai dengan harapan?

Untuk menjawab pertanyaan itu dapat digunakan alat ukur sistem hukum dari Laurence Friedman.

Hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) baru dapat berjalan dengan baik jika tiga komponen sistemnya berjalan dengan baik, yaitu struktur (legal structure), substansi (legal substancy), dan kultur (legal cultur).

Menggunakan pendapat Friedman tersebut, maka UUPA dapat dibaca sebagai berikut: struktur adalah berkaitan dengan sarana-dan prasarana, termasuk aparat pelaksana UUPA; substansi adalah isi UUPA itu sendiri; sedangkan kultur adalah respon rakyat Aceh terhadap UUPA.

Dari tiga komponen inilah dapat dilihat dimana ketimpangan yang menyebabkan UUPA tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari sisi substansi dan kultur, secara gamblang terlihat tidak ada masalah mendasar dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat Aceh.

Isi UUPA sangat terang mencerminkan keinginan mewujudkan Aceh yang sejahtera, begitu juga rakyat Aceh sangat merespon positif penerapan UUPA.

Maka, persoalan utama pada UUPA berada pada legal structure.

Jadi, balik lagi kepada fakta yang terungkap dari pernyataan Jubir, dapat saya tafsirkan sebagai ketidakmampuan penjabat gubernur dalam mengendalikan roda pemerintahan, pada akhirnya menghambat penerapan UUPA.

Apalagi kelemahan manajerial itu bukannya dicari solusinya, malah diumbar ke publik.