Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Pendidikan Aceh Menuju PISA- OECF? - Bagian VIII

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Indonesia kini sedang berjuang keras untuk meraih ketertinggalannya dalam bidang pendidikan.

Apalagi hasrat besar yang dikumandangkan oleh pemerintah sekarang, dan pemerintah yang akan datang, tentang ambisi dan keniscayaan negeri ini untuk masuk menjadi klub anggota negara-negara maju di dunia OECD- Organisasi Kerjasama dań Pembangunan Ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Keanggotaan OECD di dominasi oleh negara-negara maju Eropa, Amerika Utara, dengan dua anggotanya dari Asia, yakni Jepang, dan Korea Selatan.

Apakah Indonesia akan diterima untuk menjadi anggota kelompok liga utama negara maju itu? Jawabannya sangat tergantung kepada seberapa cepat akselerasi Indonesia memenuhi kualifikasi negara maju, yang apapun komponen dari kualifikasi itu sangat berkorelasi dengan sumber daya manusia nya.

Ada berita kurang bagus tentang peringkat pendidikan Indonesia dalam pemeringkatan internasional, terutama pemeringkatan yang dibuat oleh OECD- Organisasi Kerjasama dań Pembangunan Ekonomi.

Baca juga: Pat Aceh Ketika Indonesia Emas 2045? Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 - Bagian Pertama

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah beberapa kali ikut dalam evaluasi PISA-Programme for International Student Assessment.

PISA  yang dilakukan OECD itu tersebut telah dilakukan delapan kali -pertama tahun 2000, dan terakhir tahun 2022. PISA dengan demikian menjadi alat ampuh untuk mengevaluasi secara berkala ketrampilan dan penguasaan pengetahuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains di banyak negara di dunia.

Tujuan dari kegiatan tiga tahunan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem pendidikan nasional, sekaligus memberikan analisa komparatif antar sistem pendidikan di berbagai negara.

Evaluasi ini sangat penting untuk menentukan apa yang sangat penting untuk diketahui dan dilakukan oleh negara-pemerintah, dan juga oleh warga negara.

Hasil PISA 2022 menunjukkan Indonesia masih rendah pencapaiannya dalam membaca, matematika, dan sains, sejak ikut pertama kali tahun 2000.

Bahkan skor PISA 2022 terendah, terutama dalam hal membaca (359), pernah terendah pada tahun 2000 dan 2018 (371).

Hal yang sama juga diikuti dengan skor matematika (366), terendah tahun 2022 (360). Adapun sains (383) relatif stabil. Bandingkan saja dengan skor rata-rata OECD 476 untuk membaca dan sains, dan 472 untuk matematika.

Baca juga: Aceh, Bihar, dan Ningxia? Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 - Bagian Kedua

Jika seperti itu posisi Indonesia dalam PISA 2022, dimanakah sesungguhnya posisi propinsi Aceh? Kita tidak perlu menelisik lebih jauh tentang posisi pendidikan Aceh hari ini dalam konteks PISA.

Kalau buruk sudah pasti, tetapi seberapa buruk kah Aceh, biarlah dicari oleh mereka yang rasa ingin tahunya cukup besar.

Untuk catatan, hanya dua propinsi di tingkat nasional yang sering disebut-sebut, yakni DIY-Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Semua skor PISA 2022 DIY turun, membaca 411 (2018) menjadi 401 (2022), matematika 422 (2018) turun menjadi 408 (2022), dan skor sains turun dari 434 menjadi 420. Sekalipun secara keseluruhan turun, namun DIY adalah propinsi pencapai nilai tertinggi secara nasional. Hanya DKI Jakarta yang terus menempel ketat dengan skor pada 2022, membaca 394, matematika 396, dan sains 409.

Apakah Aceh harus patah semangat, mengomel, menggerutu, dan menerima takdir dalam pesimisme berkelanjutan? Jawabannya, tentu saja tidak.

Aceh tidak boleh diam. Tidak ada jalan pintas lain untuk mewariskan apapun kepada generasi anak-anak kita, selain mejadikan mereka menjadi manusia abad ke 21 melalui pendidikan yang bermutu.

Apa makna penting dari pemeringkatan PISA dan masa depan anak-anak adalah bahwa pendidikan sebagai aset tak berwujud adalah penggerak ekonomi saat ini dan masa depan. Hal itulah yang menjadikan pendidikan begitu penting.

Baca juga: Stunting Aceh dan Cerita Kecil Brazil - Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 Bagian Ketiga

Hebatnya, pusat-pusat pertumbuhan baru di Asia, bahkan di dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Hongkong, Singapore, dan termasuk Vietnam dengan sangat sistematis sedang memproduksi dan mereproduksi aset tak berwujud itu dengan menggunakan barometer PISA

Sebagai propinsi yang relatif tertinggal dalam pendidikan, akankah kita dianggap berilusi kalau saja kerangka acuan PISA kita jadikan peta jalan pendidikan Aceh secara serius? Akankah kita biarkan anak-anak kita memasuki sebuah situasi “ketidak pastian” jangka panjang akibat “unstopable” digitalisasi dan globalisasi?

Tidak, sama sekali tidak. PISA tidak hanya soal negara, tetapi juga bisa dilakukan di sebuah unit pemerintahan, seperti propinsi bahkan di sebuah kota.

Jangan karena PISA hanya relevan dengan negara berprestasi di Asia seperti Cina, Korea Selatan, Singapore, atau sejumlah negara hebat lainnya seperti Finlandia, Irlandia, Estonia, dań Canada, seolah sebagai sebuah propinsi, Aceh tidak bisa melangkah ke sana.

Lihatlah ada sejumlah kawasan , propinsi, atau kota yang terkait langsung yang juga mempunyai posisi unik untuk peringkat PISA dari negara-negara tersebut. Sebut saja Shanghai, Jiangsu, Zheyang, dan Guandong di Cina. Demikian juga dengan Busan dan Daejon di Korea Selatan.

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 - IV: 1000 Hari Pertama, Belanja Sosial vs Investasi

Kota-kota dan kawasan itu bahkan menjadi contoh peringkat papan atas global PISA dalam hal capaian kemajuan penguasaan membaca, matematika, dan sains untuk anak-anak berumur 15 tahun. Kota-kota itu mencapai posisi tertinggi dari rata-rata nasional, dan bahkan dalam peringkat global

Untuk Indonesia, ambil saja kasus DIY_Yogyakarta dan dan DKI Jakarta yang skor PISAnya diatas rata-rata angka nasional. Hampir dapat dipastikan para pembuat kebijakan, pelaksana pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di kedua propinsi itu, tahu, mau, dan berupaya keras untuk menjadikan kerangka acuan PISA sebagai salah satu referensi utama dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan di kedua propinsi itu.

Seperti diketahui, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 4 Provinsi yang mengusulkan penerapan PISA, diantaranya DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Bangka Belitung. Kalau saja Bangka Belitung berani, apa yang kurang dengan Aceh ?

Kita harus berani untuk itu. Salah satu alasannya, karena dalam konteks pembiayaan, alokasi anggaran pendidikan Aceh dalam beberapa tahun terakhir sama dengan sejumlah propinsi lain , mencapai 20 persen atau lebih. (Bersambung)

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Yahudi, Pendidikan, Montasik, Peusangan, Meukek - Bagian V

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Yahudi, Pendidikan, Montasik, Peusangan, Meukek, Bagian - VI

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029 - VI: Gen Z dan Alpha, Literasi dan Numerasi Abad 21

Penulis: Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI