Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Aceh -Jakarta, dan Empat “Provinsi Pemberontak” - Bagian XIII

Dengan ruang, waktu, dan kewenangan yang dimilikinya ia dengan sangat tekun dan rajin mengembangkan sebuah aksi, tepatnya sebuah “respons kreatif” untuk mendamaikan Aceh yang sedang membara dengan pemerintah pusat.

Diakui atau tidak, Hasymi adalah penemu pertama interaksi Aceh dengan pemerintah pusat, tidak dalam konteks “taat” dan “patuh” saja,tanpa mencari berbagai kreativitas yang memperkaya hubungan itu. Hasymi dengan sangat “pawai” telah menemukan “rumus dasar” hubungan daerah dan pusat dalam sebuah “kepatutan” yang baru.

Rumusan pertanyaan yang dilakoninya adalah bagaimana seharusnya Aceh, sebagai sebuah kawasan yang mempunyai sejarah unik, budaya islam yang kental, berikut dengan perannya dalam kemerdekan republik menempatkan dirinya dengan baik dalam sebuah negara kesatuan kepulauan dan keragaman terbesar di dunia.

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Aceh - Jakarta, dan Empat “Provinsi Pemberontak” - Bagian X

Terlebih dari itu, bagi Hasymi, Aceh sebagai daerah yang pernah memberontak perlu mendapatkan kembali kepercayaan penuh agar tak lagi dicurigai.

Oleh karena itu semua perilaku, kata, dan perbuatan , sama sekali wajib dijaga dengan sangat baik agar pemerintah pusat tidak pernah mencurigai lagi Aceh akan memberontak. Tanpa pra kondisi itu, Aceh tidak akan pernah bangkit dan bergerak kearah kemajuan.

Seluruh gubernur setelah Ali Hasymi berupaya sekuat tenaga untuk menjaga “doktrin tidak dicurigai dan dipercaya dengan baik “ oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi di antara mereka, dalam catatan sejarah paling kurang ada dua gubernur yang mengulangi resep “respons kreatif” Aceh terhadap pemerintah pusat, yang kemudian membuat loncatan besar kemajuan Aceh.

Ketika Presiden Soeharto mulai berkuasa secara formal pada tahun 1967, langkah pertama dan mendasar yang ia lakukan adalah merobah paradigma politik sebagai panglima kepada pembangunan sebagai panglima.

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Pendidikan Aceh Menuju PISA- OECF? - Bagian IX

Sebagaimana banyak negara anti komunis di Asia pada masa itu, terutama yang telah teruji seperti Korea Selatan dan Taiwan demokrasi, dan instabilitas politik diredam, dan diminimalkan.

Soeharto membuat tiga kata kunci pemerintahan dan pembangunan ; stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

Stabilitas diwujudkan dalam bentuk supremasi militer, pertumbuhan ekonomi direalisasikan dengan sentralisasi pebangunan dan investasi domestik dan asing, dan pemeritaan diwujudkan dalam berbagai kebijakan memihak kepada kelompok miskin perkotaan dan pedesaan.

Rezim Soeharto yang dalam bacaan jurnal politik, ekonomi, dan pembangunan sering disebut sebagai rezim birokrasi otoriter atau teknokrasi otoriter mengendalikan politik dengan mengontrol semua partai politik yang “diizinkan” dan dikendalikan oleh pemerintah. Banyak negara-negara Asia yang maju hari ini, umumnya dimulai dari sekitar dua atau tiga dekade yang berada dibawah rezim tehnokrasi otoriter.

Selanjutnya sebagaimana layaknya di negara dengan model yang serupa pada masa itu, hanya ada satu partai politik dominan yang menguasai parlemen dan pemerintah.

Baca juga: Jalan Terjal Gubernur Aceh 2024-2029: Pendidikan Aceh Menuju PISA- OECF? - Bagian VIII

Di Korea Selatan misalnya, partai DRP., Taiwan, Partai Kaomintang, Malaysia, Barisan Nasional, dan PAP di Singapore. Sementara itu di Indonesia, Soeharto membangun Partai Golkar yang berkuasa sekitar 32 tahun.

Soeharto berhasil membawa Indonesia keluar dari keadaan ekonomi yang sangat parah, membangun pendidikan dan kesehatan yang baik, dan melaksanakan pembangunan pertanian dan pedesaan yang cukup maju pada masanya.