Prabowo–Mualem: Prasyarat Nikmat dan Tiga Pilar Pembangunan - Bagian III

Oleh : Ahmad Humam Hamid *)

DALAM lanskap politik Aceh, nama Muzakir Manaf (Mualem) dan Prabowo Subianto telah lama terjalin dalam sejarah perlawanan, persahabatan, dan harapan. 

Kini, saat Aceh berdiri di persimpangan antara stagnasi dan kemajuan, kedekatan historis mereka tak cukup hanya menjadi narasi romantis. Ia harus bermetamorfosis menjadi energi transformasi nyata.

Namun, kedekatan itu hanya akan menjadi rahmat bila dijalankan dengan tiga prasyarat utama: kecerdasan dan kecerdikan politis, kekuatan birokratis-administratif, dan ketajaman teknokratis. 

Tanpa ketiganya, rahmat itu akan layu sebelum tumbuh menjadi nikmat. Ini bukan hanya soal apa yang bisa dilakukan Mualem, tetapi apa yang mampu dicapai Aceh dengan peluang langka ini. 

Kecerdasan Politis

Aceh bukan daerah biasa, walaupun bukan luar biasa. Aceh adalah entitas politis dengan sejarah panjang perlawanan dan pencarian keadilan. 

Relasinya dengan pusat tak bisa diselesaikan semata melalui struktur formal. Ia menuntut sentuhan politis yang peka dan komunikatif. 

Dalam konteks ini, Mualem memiliki kekuatan tersendiri. Ia tidak hanya menguasai peta politik lokal, tetapi juga memahami denyut sosial dari desa ke desa, dari pimpinan partai hingga tokoh adat.

Namun, untuk menjadikan kekuatan itu relevan di hadapan pemerintahan Prabowo, ia harus melampaui sekadar pengaruh simbolik. 

Ia perlu menunjukkan kecerdasan politis. Diperlukan kemampuan membaca arah kekuasaan, membangun dialog strategis, serta menautkan kepentingan Aceh dengan agenda nasional tanpa kehilangan akar lokal.

Baca juga: Mabes TNI AD Buka Suara terkait Lapangan Blang Padang, Kadispenad Beri Jawaban Tegas

Baca juga: Blang Padang Antara Status dan Harapan Rakyat Aceh

Dan lebih dari itu, ia harus memainkan kecerdikan politis, yakni seni mencari celah di tengah kebuntuan, memainkan peluang tanpa mengorbankan prinsip.

Cerdas adalah tahu arah, sementara cerdik adalah tahu cara. Gabungan keduanya akan membuat Prabowo melihat bahwa sahabat lamanya bukan sekadar pewaris masa lalu, tetapi negosiator masa depan. 

Ini bukan seni mengemis perhatian, melainkan seni menawarkan kemitraan.

Kekuatan Birokrasi

Namun kecerdikan saja tak cukup. Pemerintahan daerah yang efektif harus bertumpu pada kekuatan birokrasi yang sehat dan responsif. 

Birokrasi Aceh masih menghadapi tantangan serius. Aceh selama ini terjebak dengan pelayanan lambat, koordinasi lemah, dan rendahnya akuntabilitas. 

Jika Mualem ingin menghadirkan perubahan nyata, ia harus menjadikan birokrasi sebagai mesin pelayanan rakyat, bukan sekadar mesin upacara.

Langkah awalnya adalah pemulihan kepercayaan publik. Ini menuntut kesederhanaan prosedur, percepatan layanan dasar, dan ketegasan dalam penegakan etika administrasi. 

Birokrasi bukan hanya alat teknis, tetapi simbol kehadiran negara yang adil dan efektif.

Baca juga: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Minimal D3 Penempatan di Aceh hingga Kantor Pusat, Cek Kualifikasinya

Baca juga: Kapan Seleksi CPNS 2025 Dibuka? Begini Penjelasan MenPAN-RB

Jika Mualem berhasil membenahi tubuh birokrasi Aceh, maka Prabowo akan melihat bahwa Aceh bukan lagi daerah dengan potensi yang terpendam, melainkan mitra strategis yang siap bergerak cepat.

Ketajaman Teknokratis

Pilar ketiga yang kerap terlupakan dalam wacana politik populis adalah ketajaman teknokratis. Banyak kebijakan Aceh selama ini lahir dari kepentingan jangka pendek, bukan dari perencanaan berbasis data. 

Akibatnya, pembangunan sering bersifat tambal sulam. Cukup banyak proyek hadir tanpa keberlanjutan, program diluncurkan tanpa kajian matang.

Aceh harus memulai era baru, yakni pembangunan berbasis riset, perencanaan berbasis data, dan pengambilan keputusan yang menghormati ilmu pengetahuan. 

Ini hanya mungkin jika Mualem mampu merangkul teknokrat lokal, akademisi, perencana, dan profesional muda untuk terlibat di pusat pengambilan kebijakan. 

Potensi sumber daya alam Aceh besar. Tapi tanpa peta yang akurat dan rencana yang fokus, ia akan tetap menjadi janji yang tertunda.

Teknokrasi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal keberanian menentukan prioritas. Tidak semua bisa dibangun sekaligus. 

Maka diperlukan penajaman visi. Apa yang menjadi prioritas strategis jangka menengah, apa yang bisa ditunda, dan apa yang harus dikaji ulang. 

Inilah ukuran sejati dari kepemimpinan yang matang. Ini bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling tepat menentukan arah.

Baca juga: Ini Poin-poin Penting dalam Perundingan Gencatan Senjata Israel-Hamas

Baca juga: Dalam Upacara Peringatan HUT Bhayangkara, Gubernur Aceh Ingatkan Polisi Pahami Kearifan Lokal

Momen Penting untuk Membuktikan

Ketiga pilar ini: politik cerdas dan cerdik, birokrasi bersih dan cepat, serta teknokrasi yang terukur, bukan jalan pintas. Ia adalah jalan panjang, berliku, naik turun, menuju perubahan yang tahan uji. 

Tapi justru dalam jalan panjang itulah rahmat diuji, apakah ia tumbuh menjadi nikmat bersama, atau sekadar nostalgia belaka.

Prabowo, dengan segala kekuasaan yang ia pegang, bukanlah tipe pemimpin yang mudah terkesima oleh basa-basi. 

Ia menghargai loyalitas, tetapi menuntut bukti kemampuan. Ia melihat sahabat sebagai mitra kerja, bukan sekadar pemilik kartu sejarah. 

Maka, jika Mualem ingin menjadikan kedekatannya sebagai kekuatan, ia harus menunjukkan bahwa Aceh bisa menjadi contoh dari daerah yang bangkit melalui kerja keras dan kecakapan.

Aceh, dengan sejarah dan potensi yang dimilikinya, sedang berada dalam posisi strategis. Dunia sedang berubah cepat. Sentralisasi makin ditantang oleh tuntutan otonomi bermartabat. 

Dalam dunia yang makin kompetitif, kekuatan daerah tidak lagi diukur dari narasi lama tentang perlawanan, tetapi dari kemampuan mengelola diri secara mandiri dan inovatif.

Kita tak kekurangan harapan. Yang kurang adalah desain besar yang mampu menampung harapan itu dan menjadikannya aksi kolektif. 

Dan desain itu tak bisa dibangun dari nostalgia semata, melainkan dari pertemuan antara visi politik yang cerdik, sistem birokrasi yang bersih, dan perencanaan teknokratik yang jernih.

Inilah momen penting untuk membuktikan bahwa rahmat dalam bentuk kedekatan personal dengan kekuasaan nasional bukanlah sekadar keberuntungan sejarah, tetapi amanah untuk melahirkan sejarah baru. 

Baca juga: Sempat Dibatalkan, Donasi Rp 1,5 Miliar untuk Agam Rinjani Segera Ditransfer Tanpa Potongan

Baca juga: Buaya Masih Berkeliaran, Warga Peureulak Aceh Timur Takut Beraktivitas

Sejarah di mana Aceh tidak lagi berdiri di pinggir panggung nasional, tetapi duduk di pentas nasional dengan martabat.

Jika itu tercapai, maka kedekatan Prabowo dan Mualem akan dikenang bukan sebagai romantika dua sahabat lama, tetapi sebagai fondasi dari sebuah lompatan sejarah. 

Sebuah lompatan yang membawa Aceh dari pinggiran kekuasaan menjadi pusat percontohan dalam geografi kebangsaan Indonesia. (Bersambung)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.