Beri Penjelasan soal Blang Padang, Kadispenad Titip Salam untuk Warga Aceh

Hanya saja, TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan secara langsung pengelolaan lapangan Blang Padang kepada Pemerintah Aceh. Karena, sambungnya, pada tahun 2021 sudah terbit PSP (Penetapan Status Pengguna) lahan tersebut dari Kementerian Keuangan, selaku pengelola barang negara, kepada Kementerian Pertahanan.

Karena itu, jika ingin mengambil alih pengelolaan lahan tersebut, Pemerintah Aceh mesti mengikuti prosedur lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola barang negara. 

"Prosedurnya adalah Pemprov Aceh dapat berkomunikasi dan berkoordinasi kepada Menkeu selaku Pengelola Barang untuk dapat mengubah PSP (Penetapan Status Penggunaan) yang menetapkan Kemenhan (Kementerian Pertahanan) selaku Pengguna Barang," jelas Wahyu.

"Setelah itu, Kemenkeu akan melaksanakan beberapa mekanisme terkait penilaian maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan apabila kemudian diputuskan oleh Kemenkeu untuk mengubah penerbitan PSP dari 'kepada Kemenhan menjadi kepada Pemprov Aceh', tentu Kemenhan selaku Pengguna Barang akan memerintahkan TNI AD sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk menyerahkan kepada Pemerintah Aceh," jelasnya.(yos)