Kampung Haji Indonesia dan Wakaf Baitul Asyi

Dalam Nota Diplomatik tersebut berisi lima catatan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 M, yaitu validasi data jamaah yang tidak sinkron, pergerakan jemaah tidak sesuai konfigurasi syarikah, penempatan hotel tidak sesuai prosedur, tingginya risiko kesehatan jemaah, serta masalah pelaksanaan Dam.

Di luar Nota Diplomatik Arab Saudi, juga ada beberapa masalah yang muncul selama pelaksanaan haji, seperti jamaah tersesat, jamaah hilang, komunikasi jamaah, transportasi lokal selama di Mekkah, manasik haji, serta masalah konsumsi.

Baca juga: Dari Baitul Asyi ke Baitul Mal Aceh

Hal itu juga dikomentari oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko yang meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengaudit BPKH Limited, anak usahanya di Arab Saudi, karena terjadi kekacauan distribusi makanan untuk jamaah haji pada 26 hotel di Sektor 3 Makkah. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar, Senin (14/7/2025) menjelaskan bahwa di akhir pelaksanaan haji tahun 2025 tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia yang wafat.

Sebanyak 34 jamaah mengikuti safari wukuf, dan 495 jamaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas, 40 jamaah haji masih menjalani perawatan di Arab Saudi, dan tiga orang Jamaah masih hilang dan belum ditemukan.

Prospek

Mulai tahun 2026 pelaksanaan ibadah haji dan umrah akan beralih total ke Badan Penyelenggara Haji, dengan demikian pelaksanaannya akan lebih fokus dan serius.

Pembangunan komplek terpadu berupa Kampung  Haji Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Jamaah haji Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia.

Yaitu sebanyak 221.000 jamaah haji pada tahun 2025, di samping itu ada jamaah umrah yang terus bertambah. 

Pada tahun 2024, sebanyak 1.467.005 yang melakukan umrah.

Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang ekonomi yang sangat besar, yaitu sebesar Rp65 triliun pada 2023 dan diprediksi akan menjadi Rp194 triliun pada 2030.

Dengan adanya Kampung Haji, semua layanan bisa diintegrasikan dalam satu Kawasan yang akan memudahkan jamaah sekaligus menjadi peluang cuan bagi pelaku usaha dan devisa bagi negara.

Kepala Badan Penyelenggara Haji, KH Muhammad Irfan Yusuf pernah mengatakan bahwa ibadah haji adalah momentum strategis membangun peradaban. 

Pihaknya ingin mengubah ekosistem haji menjadi lebih berdampak dan berkelanjutan, mengubah paradigma penyelenggaraan haji, dari yang semula berorientasi pada logistik semusim, menjadi sistem yang berdampak secara spiritual, sosial, dan ekonomi sepanjang tahun. 

Baca juga: Ini 5 Lokasi Miqat Haji dan Umrah, Berikut Hal-hal yang Harus Diperhatikan Jamaah

Di dalam Kampung Haji tersebut bisa dibangun fasilitas untuk kebutuhan jamaah asal Indonesia, seperti hotel, restoran dengan cita rasa Indonesia, pusat oleh-oleh khas Nusantara, jasa transportasi, dan layanan logistik. 

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak pernah menyebutkan bahwa desainnya seperti kampung haji, ada hotel, akomodasi yang bisa digunakan oleh jamaah haji dan jamaah umrah.