Peluang PPPK Secara Bertahap Diangkat Jadi PNS, DPR Sebut Bisa Diatur dalam Revisi UU ASN

Ia menuturkan, hingga kini belum ada mekanisme konversi status guru dan tenaga pendidik PPPK.

Padahal, beban ASN PPPK dan PNS relatif sama.

Namun, ada sejumlah perbedaan yang dianggap diskriminatif, meliputi status kepegawaian yang tidak permanen, hak pensiun, jenjang karier, hingga jaminan sosial.

Untuk hak pensiun, misalnya, PNS mendapatkan pensiun tetap, sementara PPPK belum.

Begitu pula, jenjang karier yang lebih terbatas bagi PPPK, dan jaminan sosial yang tidak otomatis bagi PPPK. 

"Kita berharap adanya penguatan skema PPPK setara PNS, bagaimana dibuat skema itu dan pemerintah bisa melakukan revisi regulasi agar PPPK memiliki hak yang setara dengan PNS, termasuk jaminan pensiun dan jenjang karier," ucap dia.

Tak hanya itu, PGRI berharap adanya kebijakan diferensiasi dengan memberikan kesempatan konversi status hanya untuk profesi strategis seperti guru dengan nakes di daerah 3T.

 Kemudian, pembentukan Undang-Undang (UU) jaminan perlindungan bagi guru, utamanya tenaga honorer.

"Kami meminta adanya jaminan perlindungan guru setingkat UU karena kesejahteraan kemudian perubahan status, mutasi, itu adalah bagian yang inheren dari perlindungan guru yang saya kira tidak bisa terpisahkan," tandasnya.

Baca juga: dr Boyke Bongkar 70 Persen Penyebab Sulit Hamil: Ternyata Bukan Cuma Faktor Umur!

Baca juga: Motif Remaja 16 Tahun Bunuh dan Cabuli Bocah Perempuan di Cilincing, Warga Tangkap dan Hajar Pelaku

Baca juga: Bantuan ke Gaza Dihambat Israel, Warga Palestina Terjebak Kelaparan dan Rapuhnya Gencatan Senjata

Sumber: Kompas.com