Prabowo, Huntara, Puasa, dan “Bek Beurangkaho”: The Last Window of Opportunity

Penguatan peran kecamatan bukan sekadar langkah administratif, tetapi strategi untuk memastikan negara hadir tepat di jantung persoalan, bukan hanya di atas kertas laporan.

Mobilisasi Masif: Membangun Harapan Lewat Kerja Nyata

Harapan tidak lahir dari pidato atau konferensi pers, melainkan dari pemandangan yang dilihat setiap hari. 

Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara masif, kolosal, dan nyata. Mobilisasi besar-besaran alat berat ekskavator, buldoser, dan truk untuk membersihkan lumpur dan sampah di jalan, sungai, permukiman, fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta lahan pertanian harus menjadi prioritas utama.

Setiap kecamatan terdampak idealnya dilengkapi 35-45 alat berat. Dengan sekitar 100 kecamatan terdampak, dibutuhkan sekitar 3.500–4.500 alat berat yang bekerja serentak.

Deru mesin yang bekerja tanpa henti bukan hanya simbol pemulihan fisik, tetapi juga penanda psikologis bahwa negara bekerja dan harapan sedang dibangun.

Baca juga: Bencana, Ramadhan, Huntara dan Andi Sinulingga

Ramadhan di Tengah Pascabencana

Dalam waktu yang bersamaan, negara harus bersiap menghadapi bulan Ramadhan. 

Bagi masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan mungkin juga sebagian besar Tapanuli Tengah ,Ramadhan bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan pilar spiritual, sosial, dan budaya.

Negara berkewajiban memastikan masyarakat dapat menjalani bulan suci dengan tenang dan bermartabat, meski berada dalam situasi pascabencana.

Prioritasnya adalah memastikan seluruh warga terdampak memiliki hunian sementara yang layak, akses air bersih, fasilitas ibadah yang bersih dan fungsional atau tempat ibadah sementara jika diperlukan serta layanan kesehatan yang siap dan mudah diakses.

Program bantuan khusus Ramadhan juga penting, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi untuk menjaga ketenteraman sosial dan harga diri masyarakat.

Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dirancang sejak awal dengan prinsip “build back better and safer”. Tujuannya bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, tetapi membangun lebih tangguh dan lebih aman.

Proses ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dukungan penuh Presiden, serta dasar hukum yang jelas. Pilihan mekanisme pelaksanaan apakah melalui badan khusus, otorita, atau penugasan tertentu harus ditentukan secara cermat.

Tata kelola yang dipilih harus fleksibel, lintas sektor, lintas disiplin, didukung sumber daya manusia yang andal, pembiayaan yang memadai, serta menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.

Penetapan masa operasional yang jelas, misalnya empat tahun, penting untuk menjaga “emergency mindset” dan mencegah jebakan pendekatan “business as usual”.

Baca juga: Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

"Bek Beurangkaho": Jangan Tergesa Mengakhiri Status Darurat

Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.