Prabowo, Huntara, Puasa, dan “Bek Beurangkaho”: The Last Window of Opportunity

Negara secara administratif telah keluar dari fase darurat, tetapi krisis sosial justru baru dimulai dan meninggalkan luka kepercayaan yang bertahan bertahun-tahun.

Di Jepang pascagempa dan tsunami Tohoku 2011, dorongan normalisasi yang terlalu cepat di beberapa wilayah memicu lonjakan masalah kesehatan mental, terutama di kalangan penyintas lanjut usia, ketika dukungan negara berkurang dan rasa ditinggalkan muncul.

Dalam konteks Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, risiko ini sangat nyata. Tidak semua wilayah terdampak berada pada tingkat pemulihan yang sama. Ada daerah yang relatif cepat pulih, tetapi ada pula yang masih sangat rapuh.

Menutup masa tanggap darurat secara seragam, tanpa mempertimbangkan variasi kondisi lapangan, berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dan memperdalam kerentanan. Karena itu, pesan “bek beurangkaho” menjadi sangat relevan.

Ia bukan ajakan untuk memperlambat kerja negara, melainkan ajakan untuk memastikan bahwa setiap langkah transisi diambil berdasarkan data, kondisi nyata, dan kesiapan institusi.

Kesetiaan di Balik Kamera

Kehadiran Presiden Prabowo dalam peresmian huntara adalah momen strategis untuk menyampaikan pesan tersebut. Bahwa huntara adalah bagian dari fase transisi, bukan penanda berakhirnya masa darurat.

Bahwa negara bergerak maju, tetapi tidak akan tergesa menutup fase darurat sebelum kondisi lapangan benar-benar memungkinkan. Bahwa pemerintah pusat tidak menekan daerah untuk mengakhiri status darurat secara prematur.

Pesan ini penting bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang sering berada dalam dilema antara menunjukkan kemajuan dan mengakui keterbatasan kapasitas.

Aceh memiliki memori kolektif yang kuat tentang pentingnya fase transisi yang dikelola dengan baik. Pascatsunami 2004, keberlanjutan mekanisme darurat dan koordinasi yang relatif kuat justru menjadi fondasi pemulihan jangka panjang.

Pelajaran ini seharusnya tidak dilupakan. Menutup masa tanggap darurat bukan target politik, melainkan keputusan teknokratis yang harus diambil dengan penuh kehati-hatian.

Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari kecepatan seremoni, melainkan dari kemampuan negara untuk tetap hadir sampai masyarakat benar-benar siap berdiri kembali.

Ketika huntara diresmikan dan Ramadhan dimulai, pesan sederhana namun mendalam itu patut terus diingat: “bek beurangkaho- no rush- jangan tergesa gesa”.

Jangan tergesa-gesa. Di situlah kepemimpinan negara diuji - bukan pada hari peresmian, tetapi pada kesetiaan untuk tetap hadir setelah kamera media pergi.

*) PENULIS adalah Mantan Anggota Dewan Pengarah BRR Aceh Nias 2004 dan juga Mantan anggota Multi Donor Fund - EU, the US, World Bank, Jepang, Australia, dan Kanada untuk pembangunan Aceh Nias Paska Tsunami

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.