Saatnya Prabowo Bawa Indonesia Bangkit dari Kegelapan

Oleh: Delky Nofrizal Qutni *)

DI jalanan kota-kota besar Indonesia, pekikan demonstrasi kembali bergema. Suara rakyat yang mengguncang aspal bukan sekadar protes sesaat, melainkan tanda zaman yang menuntut perubahan. 

Inilah panggung sejarah yang tak boleh diabaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam filsafat materialisme dialektika historis, setiap guncangan sosial adalah hasil kontradiksi yang sudah lama dipendam, akumulasi dari ketidakadilan yang berulang. 

Maka, ketika rakyat turun ke jalan, itu bukan sekadar riak, melainkan gelombang yang mengingatkan pemimpin bahwa ada jurang antara janji dan kenyataan.

Prabowo, dengan latar belakang militer yang sarat disiplin dan pengalaman, tentu memahami pesan ini. Dalam strategi Sun Tzu, musuh terbesar bukanlah pasukan asing di perbatasan, melainkan kelengahan sendiri yang menumpuk dari dalam. 

Di titik inilah seorang pemimpin diuji, apakah ia mampu menjadikan kritik rakyat sebagai peta jalan evaluasi, atau justru menutup telinga dan kehilangan arah.

Rakyat menuntut keadilan, bukan sekadar program populis yang gemerlap di atas kertas. Program makan siang gratis, misalnya, adalah gagasan mulia yang lahir dari kepedulian terhadap gizi anak bangsa. 

Namun realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi dimana anggaran ratusan triliun rupiah dikeluarkan, tetapi mekanisme distribusi masih kerap bermasalah. 

Anak-anak memang bisa makan di sekolah, tetapi bagaimana dengan perut mereka ketika pulang ke rumah? Apakah negara hanya hadir di jam istirahat sekolah dan absen di dapur keluarga? 

Inilah dialektika yang harus dijawab dimana kebutuhan jangka pendek anak-anak dan keharusan jangka panjang menciptakan lapangan kerja bagi orang tua mereka.

Evaluasi juga harus diarahkan pada tubuh birokrasi negara. BUMN yang terus merugi tetapi tetap diberi napas panjang adalah beban yang menggerogoti anggaran. 

Gaji dan tunjangan fantastis bagi direksi dan komisaris sering kali tak sebanding dengan kinerja. 

Baca juga: Kupi Khop, Dari Kopi Pesisir Kini Jadi Magnet Wisatawan

Baca juga: Polisi Tangkap Tiga Penambang Emas Di Hutan Lindung Geumpang Pidie

Seorang pemimpin rakyat harus berani memangkas privilese, bukan sekadar menutup defisit dengan menaikkan pajak rakyat. 

Pembangunan Daerah dan Keborosan Pejabat

Efisiensi bukan berarti memangkas pembangunan daerah, melainkan memangkas keborosan pejabat yang lebih sibuk berkunjung ke luar negeri ketimbang membangun negeri.

Dalam kacamata ilmu intelijen, celah terbesar dalam pemerintahan adalah korupsi yang menyaru sebagai loyalitas politik. 

Pembersihan kabinet bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menutup jalur operasi yang memanfaatkan celah di dalam lingkar kekuasaan. 

Jika Prabowo ingin mengangkat Indonesia dari kegelapan, maka ia harus berani membersihkan lingkaran terdekatnya dari kepentingan pribadi dan rangkap jabatan yang hanya menjadikan negara sebagai lumbung kekayaan segelintir orang. 

Namun yang paling mendesak adalah soal pengelolaan sumber daya alam. Fakta di lapangan menunjukkan, rakyat kerap hanya menjadi penonton di tanah leluhurnya. 

Perkebunan besar menguasai ratusan ribu hektare, tetapi plasma untuk masyarakat masih sebatas formalitas. HGU bermasalah dibiarkan berlarut-larut, sementara konflik sosial terus menggerogoti. 

Tambang rakyat, yang sesungguhnya menjadi denyut nadi ekonomi rakyat di desa, masih terpinggirkan karena regulasi yang berpihak pada korporasi besar. 

Plasma seharusnya menjadi jembatan kesejahteraan, tetapi faktanya lebih sering menjadi jerat hutang petani. 

Prabowo perlu menegaskan bahwa tanah rakyat bukan sekadar objek investasi, melainkan ruang hidup yang harus dijaga dari kolonialisme gaya baru. Di titik inilah Prabowo harus mengeluarkan perintah langsung kepada kepala daerah. 

Baca juga: Mualem Copot Kadis Perindag Aceh Mohd Tanwier dan Kepala Sekretariat BMA Amirullah Dibebas Tugaskan

Baca juga: Kasus Pembunuhan Kurir Paket di Aceh Timur, Terduga Pelaku Ditangkap di Idi

Ia harus berkata tanpa tedeng aling-aling “Gubernur, Bupati, Wali Kota, berhentilah hanya sebatas melayani korporasi. Legalkan tambang rakyat di wilayahmu, bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secepatnya, dan hentikan praktik perusahaan pertambangan dan  perkebunan yang hanya menjadikan rakyat kuli di tanah sendiri.”

Instruksi ini tidak boleh berhenti pada retorika. Kepala daerah yang membangkang harus dievaluasi, bahkan dicopot, karena keberanian pemimpin diukur dari sejauh mana ia menegakkan kepentingan rakyat, bukan melindungi kartel bisnis.

Contoh kasus nyata berserakan. Di Aceh, ribuan penambang rakyat menggantungkan hidup dari emas di perbukitan. Namun karena tidak ada WPR, mereka selalu diperlakukan sebagai “ilegal”, sementara korporasi besar dengan modal asing bebas mengeruk tanah. 

Di Kalimantan Tengah, konflik plasma sawit menjadi bom waktu. Rakyat dijanjikan 20 persen kebun, tetapi yang mereka dapat hanyalah hutang dan sengketa lahan berkepanjangan. 

Di Papua, rakyat adat terusir dari tanah ulayat demi proyek perkebunan sawit raksasa, sementara janji kesejahteraan tak pernah datang.

Jika Prabowo benar-benar berpihak pada rakyat, maka ia harus memberi batas waktu, dalam enam bulan seluruh kepala daerah wajib menetapkan WPR di wilayahnya. 

Dalam setahun, seluruh HGU plasma bermasalah harus dievaluasi dan, bila terbukti menzalimi rakyat, dicabut. 

Perintah ini harus tegas, karena tanpa ketegasan, kepala daerah akan terus bersembunyi di balik alasan birokrasi sambil menjilat korporasi.

Data terkini memperkuat urgensi itu. Harga pangan dunia melonjak, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.000 per dolar, inflasi pangan di beberapa daerah mencapai 7 persen.

Sementara tingkat pengangguran terbuka masih 5,2 persen atau setara dengan 7,8 juta orang. Lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang rawan krisis. 

Baca juga: DKPP Vonis Komisioner Panwaslih Tak Layak Lagi Awasi Pemilu, Ketua KIP Banda Aceh juga Dicopot

Baca juga: Terlibat Penipuan Mobil di Aceh Utara, Hendri Dituntut 4 Tahun Penjara

Di pedesaan, 30 persen penduduk hidup sebagai petani gurem dengan lahan di bawah setengah hektare. Jika tanah mereka terus dikuasai korporasi dan tambang rakyat tetap dianggap ilegal, maka kemiskinan akan menjadi warisan turun-temurun. 

Kondisi saat ini juga menegaskan bahwa ketahanan pangan dan lapangan kerja harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar narasi kampanye. 

Koperasi Merah Putih yang pernah digaungkan bisa menjadi jawaban dengan menghubungkan petani, nelayan, dan masyarakat desa dalam satu rantai distribusi yang berdaulat, bukan tergantung pada impor yang setiap saat bisa diputus negara lain.

Pilih Rakyat atau Korporasi

Sejarah mengajarkan, setiap pemimpin besar lahir bukan di masa tenang, melainkan dalam guncangan. Dari Sukarno yang memimpin di tengah dekolonisasi hingga Soeharto yang bertahan di masa krisis pangan. Semua diukur bukan dari retorika, melainkan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. 

Kini giliran Prabowo diuji, apakah ia akan memilih rakyat atau tunduk pada korporasi.

Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, melainkan keberpihakan. Mereka tidak meminta pemimpin tanpa salah, melainkan pemimpin yang mau mengakui salah dan memperbaikinya. 

Jika Prabowo berani menegaskan perintah kepada kepala daerah, legalkan tambang rakyat, matikan plasma semu, dan cabut izin korporasi yang menindas, maka Indonesia benar-benar bisa bangkit dari kegelapan. 

Tetapi jika tidak, maka sejarah hanya akan mencatatnya sebagai satu lagi pemimpin yang gagal membaca tanda zaman.

Bangsa ini masih punya harapan. Gelombang demonstrasi yang hari ini dianggap ancaman, sesungguhnya adalah energi rakyat yang bisa diarahkan menjadi kekuatan perubahan. 

Seperti dikatakan Sun Tzu, pemimpin besar bukan yang menaklukkan musuh, tetapi yang mampu menaklukkan krisis dengan menjadikan rakyat sebagai sekutunya. 

Baca juga: Syifak Muhammad Yus Rekanan Proyek Wastafel Jadi Tersangka

Baca juga: Materi Uji Seleksi Calon Anggota BMA Diduga di Luar Konteks, Peserta Protes

Jika Prabowo mampu memegang prinsip itu, maka ia tak hanya akan diingat sebagai Presiden, melainkan sebagai Bapak Bangsa yang berhasil membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya keadilan dan kemakmuran.

*) PENULIS adalah Pemerhati Sosial Politik dari Sudut Warung Kopi

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.