Dana Otsus Jilid 2: Lagu Lama vs Otoritas Teknokratis - Bagian 1

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

HAMPIR dapat dipastikan bahwa dana Otonomi Khusus -Otsus Aceh akan diperpanjang setelah 2027, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan.

Ia menyebutkan perpanjangan tersebut sebagai kewajiban konstitusional, bukan sekadar opsi politik. 

Namun, di balik kepastian itu, masih tersisa dua pertanyaan besar yang akan menentukan arah masa depan Aceh.

Apakah besaran dana akan tetap 2 persen atau meningkat menjadi 2,5 persen dari total Dana Alokasi Umum nasional.

Selain dari itu,  apakah masa berlakunya akan diperpanjang lebih dari dua dekade, tidak mengikuti seperti sebelumnya. 

Dua isu inilah yang kini menjadi inti pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena keduanya bukan hanya soal angka.

Dua komponen itu juga menyangkut sejauh mana pusat mengakui keberlanjutan kekhususan Aceh sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun di balik semua itu, pengalaman Otsus Jilid I yang telah berjalan selama hampir mencapai 20 tahun membuat bulu roma kita bergidik.

Alasannya sangat sederhana. 

Mari kita mengingat apa yang telah terjadi dengan uang “darah”dan “pengorbanan” itu, dan apalagi yang mungkin akan terjadi bila dana itu mengalami rute yang telah ditempuh selama ini.

Bayangkan sebuah negeri yang setiap lima tahun kehilangan arah, di mana rencana pembangunan yang indah di atas kertas menguap bersama masa jabatan. 

Jalan-jalan dibangun, tetapi tak membawa ekonomi ke mana-mana. 

Gedung-gedung megah berdiri, namun pengetahuan yang menopangnya rapuh. 

Inilah paradoks Aceh hari ini: wilayah dengan otonomi luas, sumber daya melimpah, dan sejarah panjang peradaban Islam dan perdagangan yang kaya, tetapi masih terjebak dalam pusaran pembangunan yang tidak berkesinambungan.

Baca juga: VIDEO - Mualem: Dana Otsus Aceh Wajib Seumur Hidup Seperti Papua

Lembaga Pembangunan Aceh – Pusat