Kamis, 23 April 2026

Pojok Humam Hamid

Khan, Aboutaleb, dan Mamdani: Fenomena Migran Muslim Menjadi Pejabat Publik di Eropa dan AS

Singkatnya, jangan pernah bayangkan orang Islam-apalagi migran minoritas, akan menjadi pejabat publik di Eropa atau AS.

|
Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/HO
Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 

Kota-kota ini adalah tempat di mana modal sosial, jaringan komunitas, dan partisipasi sipil mempunyai dampak riil terhadap representasi politik.

Kedua, generasi kedua dan ketiga Muslim migran telah mendapatkan akses pendidikan tinggi dan membangun modal budaya yang memungkinkan mereka menembus sistem. 

Mereka fasih dalam bahasa setempat, memahami sistem politik, dan mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai demokrasi liberal. 

Inilah generasi yang tak merasa asing di dua dunia: mereka bisa membaca Al-Fatihah dan konstitusi negara dimana mereka berada dalam satu tarikan napas.

Ketiga, ada pergeseran di tingkat pemilih. 

Masyarakat urban, terutama generasi muda, semakin menghargai keberagaman, representasi, dan otentisitas. 

Mereka memilih kandidat bukan hanya karena partai atau agama, tapi karena rekam jejak, visi, dan keberanian bersuara.

Namun, keberhasilan ini juga menyimpan tantangan. 

Mereka sering dijadikan sasaran Islamofobia, dilema identitas.

Yang paling menyakitkan kadang mereka membawa beban ekspektasi ganda--dianggap terlalu Muslim untuk sebagian warga Barat, dan terlalu liberal untuk sebagian komunitas Muslim konservatif. 

Tapi justru karena berada di ruang di antara itulah, mereka menjadi jembatan.

Apa Pelajaran untuk Kita?

Keberhasilan Muslim di dunia Barat bukan karena mereka melepas identitasnya, tapi karena mereka mampu menavigasinya. 

Menjadi Muslim tidak menghalangi mereka menjadi pemimpin. 

Justru keislaman yang terbuka, reflektif, dan kontekstual bisa menjadi fondasi moral dalam mengelola kekuasaan secara adil dan inklusif.

Dan barangkali, kita harus mulai berhenti melihat dunia Barat hanya sebagai “nanggroe kaphe”. 

Karena di sana, banyak anak-anak kita yang kini sudah menjadi ulee pemeurintahan--bukan untuk mengislamkan negeri itu, tapi untuk merawat kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved