Belajar Dari Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat Dunia

Namun, tantangan ini bukan berarti tak ada jalan keluar. Sejumlah negara muslim telah lebih dulu membuktikan bahwa zakat bisa dikelola secara profesional, transparan, bahkan modern. Kita bisa belajar dari negara – negara tersebut.

Ambil contoh negara Pakistan yang menerapkan sistem zakat yang bersifat sentralistik dan wajib.

Zakat ditarik langsung dari rekening bank umat Islam yang telah mencapai nisab. Penolakan terhadap kewajiban ini bisa dikenai sanksi administratif.

Proses pengelolaan zakat dilakukan oleh kementerian khusus dan dewan zakat di tingkat provinsi. Hasilnya, pengumpulan zakat berjalan otomatis dan terorganisasi.

Lalu lihat bagaimana Malaysia mengelola zakat dengan pendekatan yang lebih modern.

Masing -masing negara bagian memiliki lembaga zakat tersendiri di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Pembayaran bisa dilakukan secara daring, bahkan lewat aplikasi ponsel. Meski bersifat sukarela, sistem digitalisasi dan kesadaran yang dibangun membuat kepatuhan masyarakat cukup tinggi.

Beberapa MAIN memberlakukan denda administratif atau pelaporan bagi muzakki yang tidak membayar zakat, terutama bagi ASN atau karyawan yang tercatat dalam sistem penggajian otomatis.

Di Arab Saudi zakat dikelola melalui lembaga resmi yang juga menangani pajak dan bea cukai.

Menariknya zakat perusahaan menjadi bagian dari regulasi komersial. Perusahaan yang tidak patuh bisa dikenai sanksi hingga pembekuan izin usaha.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya urusan personal, tapi juga bagian dari kewajiban bisnis dan tata kelola negara diarab saudi.

Sedangkan di Sudan zakat dijadikan bagian dari kebijakan fiskal nasional. Pemerintah melalui lembaga bernama Diwan Al-Zakah memegang kendali penuh atas pengumpulan dan distribusi zakat.

Tidak hanya mengatur, lembaga ini juga memiliki wewenang hukum untuk menindak pelanggaran yang ada dinegara tersebut.

Zakat di sana menyatu dalam sistem anggaran negara untuk membiayai program - program pengentasan kemiskinan.

Dari keempat contoh di atas, terlihat bahwa peran negara sangat menentukan dalam efektivitas pengelolaan zakat.