Menjelang 20 Bulan Prabowo Berkuasa: Apa Beda Sumitronomics dan Prabowonomics?

Rakyat mendengar tentang koperasi desa.

Rakyat mendengar tentang kesejahteraan petani.

Tidak ada yang salah dengan pendekatan tersebut. Dalam demokrasi, pemerintah memang harus mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami rakyat.

Namun terdapat risiko yang tidak kecil.

Publik akhirnya lebih mengenal program daripada memahami transformasi yang sedang dibangun.

Yang terdengar adalah manfaat langsung.

Yang kurang terdengar adalah arsitektur pembangunan jangka panjang.

Padahal bangsa tidak hanya membutuhkan daftar program. Bangsa membutuhkan peta jalan.

Pembangunan tidak cukup dijelaskan melalui slogan. Pembangunan juga membutuhkan penjelasan teknokratik yang meyakinkan mengenai ke mana Indonesia akan diarahkan dalam dua atau tiga dekade mendatang.

Tantangan Terbesar

Namun tantangan terbesar Prabowonomics sesungguhnya bukanlah soal komunikasi.

Tantangan terbesarnya adalah disiplin fiskal.

Selama lebih dari dua dekade setelah Reformasi, Indonesia relatif berhasil menjaga reputasi sebagai negara dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Di tengah berbagai krisis global, fondasi fiskal yang sehat menjadi salah satu sumber stabilitas ekonomi nasional.

Pencapaian ini sering kali luput dari perhatian publik karena sifatnya yang tidak spektakuler.

Padahal justru disiplin fiskal itulah yang memungkinkan negara tetap memiliki ruang untuk bertindak ketika menghadapi krisis.

Baca juga: Dokter Spesialis Asal Pidie Jagokan Prancis di Piala Dunia 2026, Mbappe dan Dembele Modal Les Bleus 

Di sinilah Prabowonomics menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Ambisi besar membutuhkan pembiayaan besar.

Program makan bergizi gratis, pembangunan ketahanan pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai agenda sosial lainnya membutuhkan sumber daya fiskal yang tidak sedikit.

Tidak ada yang salah dengan ambisi besar.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju lahir dari keberanian berinvestasi pada masa depan.

Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang gagal karena membiarkan ambisi politik tumbuh lebih cepat daripada kapasitas fiskalnya.

Menjaga Keseimbangan

Karena itu ukuran keberhasilan Prabowonomics bukan hanya terletak pada banyaknya program yang diluncurkan, melainkan pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara keberanian pembangunan dan kehati-hatian fiskal.

Negara membutuhkan keberanian untuk membangun.

Tetapi negara juga membutuhkan disiplin untuk bertahan.

Baca juga: Warga Bisa Urus Surat dari Ponsel, Gampong Mulia Terapkan Aplikasi SIPGAM dan E-Warga

Di luar semua perdebatan tersebut, terdapat satu pertanyaan yang lebih mendasar.

Apa model ekonomi Indonesia tahun 2045?

Pertanyaan ini terdengar sederhana. Namun justru di situlah letak seluruh persoalan. Apakah Indonesia ingin menjadi kekuatan manufaktur?

Kekuatan teknologi?

Pusat ekonomi digital?

Negara industri berbasis inovasi?

Ataukah kombinasi dari semuanya?

Hilirisasi menjawab sebagian pertanyaan. Ketahanan pangan menjawab sebagian lainnya. Pembangunan manusia menjawab sebagian yang lain lagi.

Tetapi belum terlihat secara utuh bagaimana seluruh bagian tersebut disusun menjadi satu bangunan besar.

Baca juga: Gaji ke-13 Jatah 3.700 ASN Pidie Jaya Segera Dibayar Pemkab, Begini Penjelasan Sekda

Sumitro memiliki obsesi yang sangat jelas: industrialisasi nasional.

Prabowo memiliki beberapa obsesi sekaligus: pangan, energi, pertahanan, hilirisasi, kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, dan pemerataan.

Semuanya penting.

Namun sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil biasanya memiliki satu kompas strategis yang sangat jelas.

Di sinilah kritik paling tajam harus diarahkan. Prabowonomics sangat kuat menjawab persoalan abad ke-20.

Tetapi abad ke-21 memiliki pertanyaan yang berbeda. Kekuatan ekonomi masa depan tidak lagi ditentukan terutama oleh luasnya lahan pertanian atau besarnya cadangan mineral.

Baca juga: Ketika Jepang ‘Mengingatkan’ TRK

Ia ditentukan oleh kemampuan menghasilkan pengetahuan.

Kecerdasan buatan.

Bioteknologi.

Semikonduktor.

Riset.

Inovasi.

Universitas kelas dunia.

Ekonomi modern tidak lagi sekadar menambang sumber daya alam. Ia menambang ide.

Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena berhasil memurnikan nikel atau meningkatkan produksi beras.

Baca juga: Warga Banda Aceh Temukan Mayat di Toilet Masjid, Begini Keterangan Polisi

Indonesia akan menjadi negara maju ketika mampu menciptakan teknologi yang menggunakan nikel tersebut, menghasilkan inovasi yang dipakai dunia, dan membangun universitas yang menjadi pusat ilmu pengetahuan kawasan.

Perbedaan keduanya sangat besar.

Yang satu menjual bahan.

Yang lain menjual masa depan.

Transformasi Nyata atau Ambisi Semata

Menjelang dua puluh bulan pemerintahan Prabowo, kesimpulan yang paling masuk akal mungkin adalah ini: Prabowonomics bukan sekadar kebangkitan Sumitronomics.

Keduanya berbagi keyakinan bahwa negara harus memimpin pembangunan, tetapi berbeda dalam tujuan strategis yang ditekankan. 

Sumitronomics berfokus pada industrialisasi sebagai mesin transformasi ekonomi, sedangkan Prabowonomics berupaya menjadikan kedaulatan nasional sebagai fondasi pembangunan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

Namun sejarah tidak akan menilai sebuah pemerintahan dari besarnya ambisi yang diumumkan.

Sejarah akan menilai apakah orientasi kedaulatan itu mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata, sebagaimana industrialisasi menjadi ukuran keberhasilan visi Sumitro.

Baca juga: Bupati Abdya Keluarkan Instruksi Antisipasi Potensi Kemarau Panjang dan Prediksi El Nino 2026

Karena itu, keberhasilan Prabowonomics pada akhirnya akan ditentukan oleh tiga hal sekaligus: kemampuan menjaga disiplin fiskal, kemampuan membangun institusi yang efektif, dan kemampuan mengubah agenda kedaulatan menjadi lompatan menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Jika ketiga tujuan itu tercapai, Prabowonomics akan dikenang sebagai evolusi dari Sumitronomics yang berhasil menjawab tantangan abad ke-21.

Jika tidak, ia hanya akan menjadi versi baru dari gagasan lama tentang peran negara yang belum pernah sepenuhnya terwujud.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.